Kamis, 30 April 2020

Meskipun KPK Kasasi, Romi Tetap Bebas dari Tahanan, Bagaimana Aturannya?

Poin 16.4 Buku II MA menyebutkan Apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan maka Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Selanjutnya, Poin 15.5 menjelaskan ditahan telah sesuai dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat  memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Surat perintah tersebut tembusannya dikirim ke Mahkamah Agung dan Jaksa kalau perkaranya kasasi.

Romi ditahan pada 16 Maret 2019 lalu  setelah terjaring OTT di Surabaya sehari sebelumnya terkait dengan pemberian suap jual beli jabatan di Kementrian Agama. Ia beberapa kali dibantarkan karena sakit yaitu pada 2 April-2 Mei 2019, 13-15 Mei, 31 Mei 2019. Baru pada 11 September 2019, ia menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Tak memakan waktu lama, pada 20 Januari 2020, Pengadilan Tipikor Jakarta menghukumnya dengan pidana penjara selama 2 tahun denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan, namun vonis itu dianulir oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Kasasi

Meskipun Romi telah dikeluarkan dari tahanan, tetapi KPK memastikan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung yang telah diajukan sejak 27 April 2020 tetap berjalan. Alasannya lembaga antirasuah ini memandang terdapat sejumlah persoalan pada putusan banding PT DKI, seperti Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya.

“Hal itu terlihat dalam pertimbangan Mejelis Banding terkait penerimaan uang oleh Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa padahal jelas-jelas uang tersebut telah berpindah tangan dan beralih dalam penguasaan Terdakwa,” terangnya.

(Baca juga: Praperadilan Romy Ditolak, Begini Alasan Hakim).

Alasan kedua Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap juga tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya pada saat mempertimbangkan mengenai keberatan Penununtut Umum terkait hukuman tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas terkait ditolaknya keberatan Penuntut Umum tersebut.

Selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu rendah. “KPK berharap MA dapat mempertimbangkan alasan permohonan kasasi KPK sesuai fakta hukum yang ada dan juga menimbang rasa keadilan masyarakat terutama karena korupsi adalah kejahatan luar biasa,” pungkasnya.

Kuasa hukum Romi, Maqdir Ismail mengaku kliennya sebenarnya masih tidak puas terhadap putusan yang masih menjatuhkan hukuman 1 tahun terhadap kliennya. Maqdir meyakini bahwa dakwaan terhadap Romi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

“Namun demikian, saat ini kami belum berpikir untuk mengajukan kasasi. Yang terpenting adalah, klien kami dapat berkumpul bersama keluarga dan menunaikan ibadah Ramadhan dengan lebih khusyu,” katanya.

Kemudian pihaknya juga menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Mahkamah Agung karena tidak melakukan penahanan. Iapercaya bahwa Mahkamah Agung sangat menghormati hukum dan percaya akan kebenaran putusan Pengadilan Tinggi yang memang merupakan tugas dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua