Kamis, 07 May 2020

6 Transformasi Cara Berhukum yang Mungkin Permanen Pasca Covid-19

Tidak mungkin dihindari. Perubahan perilaku berhukum yang semakin membutuhkan teknologi digital. Perlu untuk segera beradaptasi sebaik mungkin.
Norman Edwin Elnizar
Salah satu yang berubah adalah pelaksanaan PKPA secara daring. Foto: RES

Wabah Covid-19 memaksa sejumlah adaptasi cepat di berbagai sektor kehidupan. Termasuk cara-cara kepatuhan dan penegakkan hukum. Mulai dari pelayanan publik urusan hukum sampai dengan bisnis jasa hukum harus melakukan penyesuaian. Kebanyakan jalan keluar yang tersedia memanfaatkan teknologi digital.

Richard Susskind, pengamat hukum asal Inggris telah banyak memprediksi perubahan cara berhukum mengikuti kemjuan teknologi. Dua judul buku terbaru karyanya, Tomorrow’s Lawyers dan Online Courts and The Future of Justice susskind.com menjelaskan sangat baik perubahan tersebut.

Wabah Covid-19 yang melumpuhkan dunia global hari ini seolah memperjelas prediksinya. Keharusan dan kebutuhan transformasi segera berbagai pemanfaatan teknologi untuk praktik berhukum. “It is impossible to avoid the technology tidal wave,” tulis Susskind dalam bukunya.

Berikut catatan hukumonline atas berbagai transformasi cara berhukum yang menonjol sepanjang wabah Covid-19 di Indonesia. Beberapa sudah berlangsung sebelum wabah dan makin terasa dibutuhkan. Selebihnya bisa dikatakan terobosan darurat karena mendesak di tengah pandemi. Namun, tak menutup kemungkinan akan menjadi permanen pasca Covid-19 berlalu.

1.Persidangan Pengadilan

Mahkamah Agung (MA) sudah meluncurkan e-court dan e-litigasi sejak tahun 2018. Momen Hari Ulang Tahun ke-74 MA tahun lalu bahkan meresmikan penerapan sistem peradilan secara elektronik (e-litigation). Peluncuran aplikasi e-litigasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

(Baca juga: Mulai 2020 Sidang E-Litigasi Berlaku Seluruh Indonesia).

Sistem e-Litigasi itu dimaksudkan untuk perkara selain perkara pidana. Ruang lingkupnya menjalankan proses persidangan secara elektronik. Mulai dari pertukaran dokumen persidangan (gugatan, permohonan, perlawanan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan), pembuktian, pengucapan putusan, hingga pengiriman putusan kepada para pihak secara elektronik.

Tak disangka, wabah Covid-19 menuntut solusi teknologi agar persidangan pidana tetap bisa berjalan. Persidangan perkara pidana dengan telekonferensi video dilakukan sejak tanggal 24 Maret. “Persidangan dengan cara tersebut dilakukan untuk melaksanakan petunjuk MA baik Surat Edaran MA No. 1 Tahun 2020 maupun Surat Edaran Sekretaris MA No. 1 Tahun 2020,” ungkap Djuyamto, Humas PN Jakarta Utara.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua