Jumat, 08 Mei 2020

5 Langkah Mitigasi Risiko Sebelum Dalilkan Force Majeur di Masa Covid-19

Untuk memastikan ketiga unsur itu terpenuhi, Kadri dan Bonie telah meringkas beberapa pertanyaan penting (FAQ) yang bisa digunakan perusahaan untuk memastikan risiko atas langkah force majeur yang diambil dapat termitigasi dengan baik. Berikut rinciannya:

Kadri menegaskan, agar tidak dianggap beriktikad buruk dalam menggunakan dalih force majeur, sebaiknya para pihak tidak mengklaim force majeur jika peristiwa Covid-19 tidak memiliki dampak material untuk perusahaannya.


  1. Memastikan Notifikasi FM secara Teratur

Lakukan pengecekan setiap notifikasi FM yang masuk sedini mungkin dan lakukan pengecekan, apakah sudah sesuai dengan kontrak yang telah disepakati? Bahayanya, untuk posisi kreditur, bila begitu banyak debitur yang notifikasi menggunakan FM tentu akan sangat membahayakan keuangan perusahaan jika revenue bahkan income tidak ada selama pandemi. Untuk itu, semua kontrak dan kondisi perusahaan debitur yang sebenarnya perlu diujiapakah betul-betul terhalang dan tidak bisa menunaikan kewajibannya di masa pandemi?


  1. Analisis Risiko Posisi Hukum Perusahaan

Bila Anda seorang kreditur, susun rincian daftar pelanggan yang berpotensi tidak melaksanakan kewajibannya kepada Anda dengan menggunakan alasan force majeur. “Beberapa Bank sudah mulai melakukan ini, mereka sudah punya list, sudah melihat situasinya, sudah lihat kontrak-kontraknya, dan aspek relaksasinya bagaimana,” jelas Kadri.

Penting juga diketahui, beberapa akibat hukum yang sekaligus merupakan risiko bila dalil FM debitur diterima, maka hak kreditur untuk menuntut ganti kerugian akan gugur. Akibat lain yang juga harus ditanggung, yakni adanya penundaan atas kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi. Sebaliknya, kreditur juga bebas demi hukum dari kewajibannya untuk menyerahkan kontraprestasi. (Baca juga: Penting!!! Inilah Putusan-Putusan PHK Akibat Force Majeur)

Kini, bank sebagai kreditur juga berada dalam posisi serba sulit, tentunya juga sulit bagi bank sebetulnya untuk memberi kelonggaran. Wajar saja, bila banyak terjadi non-performance loan (NPL)/ kredit macet, maka bank harus bersiap menghadapi posisi keuangan tidak sehat. Kondisi yang serba sulit bagi bank dan debitur inilah yang akhirnya membuat OJK mengeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020, sehingga bank mau membuka pintu relaksasi.

Stimulus yang ditawarkan dalam POJK No.11/POJK.03/2020 berupa kelonggaran kredit usaha bagi usaha mikro dan kecil (UKM) untuk nilai di bawah Rp10 miliar, Ini tak hanya berlaku terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank, tetapi juga termasuk industri keuangan non-bank. Jenis relaksasi yang diberikan adalah penundaan pembayaran kredit sampai satu tahun dan penurunan bunga.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua