Jumat, 15 Mei 2020

Ada Kekhasan Pembuktian dalam Pemeriksaan Pelanggaran Etika Hakim

Dalam hukum pidana, kebenaran yang ingin dicapai adalah kebenaran materil. Pasal 183 KUHAP menyebutkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah. Dengan bukti itu pula hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.   

Di Komisi Yudisial, pembuktian pelanggaran etik bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan menetapkan hubungan antara laporan dan bukti pendukungnya dengan peristiwa yang dilaporkan. Putusan dijatuhkan setelah melalui proses pembuktian. Nah, dalam kaitan itu, tugas Komisi Yudisial adalah membagi beban pembuktian, menilai diterima tidaknya bukti yang diajukan, dan menilai kekuatan pembuktian dimaksud.

Beban pembuktian pertama diberikan kepada pelapor. Penanganan laporan yang masuk ke Komisi Yudisial dibagi atas penanganan pendahuluan dan penanganan lanjutan. Pada tahap awal, pelapor diwajibkan memberikan data yang mendukung laporannya. Bukti yang diajukan harus mendukung laporan dugaan pelanggaran kode etik.

Beban pembuktian kedua ada di Komisi Yudisial, selaku penerima laporan. Proses pembuktian ini dilakukan ketika sudah tahap pemeriksaan saksi-saksi yang mengetahui dugaan pelanggaran KEPPH. Selama proses ini, Komisi Yudisial dapat melakukan pemantauan dan investigasi. Selama pemantauan dan investigasi ini sangat mungkin Komisi Yudisial mendapatkan bukti yang memperkuat laporan. Pada tahap lanjutan ini, Komisi Yudisial akan menentukan apakah keterangan pelapor, terlapor, saksi, dan bukti surat relevan dengan dugaan pelanggaran KEPPH.

Meskipun tidak sama dengan pembuktian pidana dan perdata, pemeriksaan pelanggaran etika hakim di Komisi Yudisial tetap menerapkan prinsip negative wettelijk stelsel, yakni hanya alat bukti yang sah dan minimal dua alat bukti yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2015. Disebutkan bahwa pengambilan putusan sidang pleno wajib mempertimbangkan paling sedikit dua alat bukti dan pendapat anggota majelis.

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan dugaan pelanggaran KEPPH terbukti, maka terlapor akan dibawa ke sidang Majelis Kehormatan Hakim. Majelis ini beranggotakan komisioner Komisi Yudisial dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua