Selasa, 26 May 2020

Mengenal Skema Restrukturisasi Industri Fintech

Meski tidak berwenang merestrukturisasi, perusahaan fintech p2p diimbau memfasilitasi permohonan restrukturisasi debitur terdampak Covid-19.
Mochammad Januar Rizki
Diskusi daring Hukumonline soal Tantangan Industri Fintech di Tengah Pandemi Covid-19. Foto: RES

Pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) menyebabkan industri jasa keuangan termasuk financial technology peer to peer lending (fintech p2p) atau pinjaman online tertekan. Meningkatnya risiko pinjaman bermasalah menjadi salah satu persoalan saat ini. Sehingga, perlu ada upaya restrukturisasi untuk para peminjam atau borrower terdampak pandemi Covid-19 sehingga mengurangi bahkan kehilangan kemampuan membayar utang tersebut.

Skema restrukturisasi industri fintech p2p ini mendapat perhatian karena memiliki perbedaan gaya bisnis dibandingkan perbankan dan perusahaan pembiayaan. Perbedaan paling mendasar antara perbankan, perusahaan pembiayaan dan fintech yaitu sumber dana. Umumnya, fintech p2p sumber dananya berasal dari investor. Sehingga, perusahaan fintech bertindak menghubungkan antara pemilik dana dengan peminjam. Kemudian, risiko penyaluran pinjaman juga ditanggung oleh investor.

Lantas, bagaimana mekanisme restrukturisasi pada perusahaan fintech tersebut? Sebab, perusahaan fintech p2p sebagai penyelenggara platform tidak memiliki kewenangan memberi restrukturisasi pinjaman.

Meski demikian, platform p2p ini dapat memfasilitasi restrukturisasi pinjaman dengan cara memberi penilaian dan analisa kelayakan atas permintaan restrukturisasi pinjaman. Nantinya, hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada investor untuk memberi persetujuan restruktrisasi. (Baca: Tantangan Industri Fintech, dari Risiko TPPU Hingga Kualitas SDM)

Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hendrikus Passagi menyatakan pihaknya tidak dapat menginstruksikan perusahaan fintech memberi restrukturisasi kepada peminjam. Hal ini karena perusahaan fintech tersebut bukan pemilik modal dari pinjaman tersebut.

“OJK tidak dapat keluarkan aturan agar penyelenggara keluarkan restrukturisasi pinjaman karena hanya sebagai platform. Borrower dan lender tidak ada yang bisa intervensi kedua pihak kami hormati, namun demikian ada upaya lain. Kami tidak dalam posisi memaksa mereka restrukturiasi itu kalau kami paksakan kami digugat,” jelas Hendrikus dalam acara diskusi daring Hukumonline, Kamis (20/5).

Dia menjelaskan restrukturisasi merupakan kegiatan bisnis yang sudah lumrah pada industri fintech. Menurutnya, dalam perjanjian pinjaman antara investor dengan peminjam sudah terdapat skema restrukturisasi tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua