Rabu, 01 July 2020

Mendorong BPK Cegah Penyalahgunaan Dana Covid-19

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan agar pengelolaan keuangan negara dalam penanganan Covid-19 berjalan transparan dan akuntabel.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: HGW

Melalui Perppu No.1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020, pemerintah mengucurkan dana tambahan belanja APBN Tahun 2020 untuk fokus pada penanganan Covid-19 yang jumlah ratusan triliun rupiah. Sejak awal, sejumlah pihak khawatir potensi penyalahgunaaan dana ini lantaran dinilai jika terjadi kerugian negara tidak bisa dipersoalkan di pengadilan dan minim keterlibatan DPR dalam pengawasan anggaran.   

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta BPK mengawasi dan memeriksa pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara tahun anggaran 2020 dimana seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabel, kehati-hatian.

Dia menilai pemerintah tengah fokus pemulihan ekonomi agar dapat menggerakkan roda perekonomian nasional dan percepatan pemulihan dari pandemi Covid-19 dengan sumber pendanaan menggunakan APBN. “Ini tantangan bagi BPK untuk memastikan agar penggunaan APBN ini sesuai dengan tujuan pemulihan ekonomi,” ujarnya usai menggelar rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan BPK di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (30/6/2020).

Puan menegaskan dampak Covid-19 berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan yang berimbas menguras APBN. Karena itu, dibutuhkan sense of crisis terutama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK dalam mengawasi dana penanganan Covid-19 serta memastikan akuntabilitas anggaran belanja Covid-19 sesuai dengan peruntukannya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu melanjutkan di tengah kondisi luar biasa dalam penanganan Covid-19 diperlukah langkah-langkah cepat dan terukur. DPR berharap agar BPK mampu memastikan penggunaan dana penanganan Covid-19 agar transparan dan akuntabel serta digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

“Karena itu, DPR RI mendorong BPK untuk mengambil langkah-langkah mitigasi risiko agar pengelolaan dana penanganan Covid-19 lebih memenuhi prinsip efektifitas, transparan, akuntabel, dan kepatutan,” tegasnya.

DPR mendukung penuh BPK dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam membangun komunikasi bersama para pemangku kepentingan dalam upaya menciptakan pengelolaan dana penanganan Covid-19 dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. “Sinergitas antara DPR dengan BPK mesti terus dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.”

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua