Kamis, 02 July 2020

Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan Keringanan Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Pemerintah menyiapkan Peraturan Pemerintah terkait relaksasi iuran Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian. Tapi, keringanan iuran ini dirasa kurang signifikan membantu dunia usaha untuk bangkit dari keterpurukan dampak Covid-19.
Ady Thea DA
Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan. Foto: RES

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya mengatasi dampak Covid-19 di berbagai sektor, termasuk dunia usaha. Selain menerbitkan kebijakan yang memberikan relaksasi di bidang keuangan dan perpajakan, dalam waktu dekat pemerintah akan memberi keringanan bagi perusahaan dan pekerja dalam pembayaran iuran jaminan sosial.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Agus Susanto mengatakan lembaganya berupaya membantu meringankan beban peserta yang terdampak Covid-19. Upaya itu dilakukan mulai dari pembenahan internal, membantu penanganan penularan Covid-19 dengan menyalurkan bantuan antara lain alat kesehatan, dan pelatihan vokasional untuk peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hal terpenting, BP Jamsostek telah mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan stimulus kepada dunia usaha antara lain keringanan pembayaran iuran Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKm). “Saya ikut dalam pembahasan, dalam waktu dekat diharapkan bisa segera terbit regulasinya,” kata Agus Susanto dalam diskusi secara daring, Rabu (1/7/2020). (Baca Juga: Relaksasi Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Hindari PHK)

Direktur Kepesertaan BP Jamsostek, E Ilyas Lubis mengatakan dalam rancangan peraturan relaksasi ini akan berlaku selama 6 bulan sejak regulasinya diterbitkan. Dia mencatat sedikitnya 105 negara telah menerapkan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial dalam berbagai bentuk. Misalnya, penundaan membayar iuran, bantuan berupa uang tunai, pembebasan iuran, dan keringanan iuran.

Untuk program JKK-JKm, Ilyas menjelaskan relaksasi yang diberikan berupa keringanan pembayaran iuran sebesar 99 persen. Relaksasi untuk program JP yaitu penundaan pembayaran 99 persen dari iuran dapat dibayar setelah masa relaksasi selesai. Keringanan lainnya berupa mundurnya tanggal pembayaran iuran dari tanggal 15 menjadi 30.

“Selama relaksasi iuran JKK-JKm hanya 1 persen dan JP juga 1 persen, tapi untuk JP sisanya yang 99 nanti dibayar setelah relaksasi,” jelasnya.

Relaksasi ini hanya berlaku bagi peserta yang telah melunasi iurannya sampai Juni 2020. Untuk peserta baru yang terdaftar per Juli 2020, relaksasi bisa didapat jika telah membayar iuran untuk 2 bulan pertama. Jika dalam periode relaksasi ini peserta telat membayar iuran, Ilyas menegaskan pengenaan denda tetap berlaku. Tapi ada keringanan denda dari 2 persen menjadi 1/2 persen.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua