Rabu, 15 July 2020

​​​​​​​Rekonstruksi Makna Kerugian dan Hasil Audit Sebagai Alasan PHK Oleh: Juanda Pangaribuan*)

Relevan dengan laju PHK yang diakibatkan oleh kerugian pada masa covid-19, maka menarik mengikuti cara dan dasar hukum yang akan digunakan oleh pengusaha dan mediator. Menurut Penulis, cara dan pendekatan, serta kompensasi PHK akan bervariasi. Hal itu dipengaruhi oleh alasan, tujuan, dan kondisi keuangan perusahaan, serta pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PHK.

Batas kerugian dan makna audit terhadap perusahaan yang merugi akibat bencana

ketika Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) UUK dikaitkan dengan bencana -kerugian perusahaan yang dimaksud dalam ketentuan itu- kalau dilihat dari segi waktu dan penyebabnya, diklasifikasi menjadi dua. Pertama, kerugian timbul pada saat perusahaan sedang beroperasi dalam situasi ekonomi dan politik nasional maupun dunia berjalan secara normal. Kedua, kerugian timbul karena faktor bencana.

Apabila Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) ditelaah secara cermat, ketentuan itu menyediakan dua alasan PHK kepada perusahaan. Pertama, perusahaan dapat melakukan PHK karena mengalami kerugian. Kedua, perusahaan dapat melakukan PHK karena mengalami keadaan memaksa (force majeure). Kalau pengusaha menggunakan salah satu dari dua alasan itu, kewajibanya tidak berbeda, yakni sama-sama wajib membayar uang pesangon sebesar satu kali ketentuan.

Faktor bencana maupun non bencana, keduanya dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Kerugian yang timbul bukan karena faktor bencana, Penulis menyebutnya sebagai kerugian alamiah. Penyebab kerugian alamiah berbeda dengan kerugian akibat bencana. Kerugian alamiah bisa saja terjadi karena pengusaha gagal mengelola perusahaannya. Selain dari pada itu, kerugian alamiah bisa terjadi karena minat masyarakat terhadap produk perusahaan menurun secara drastis.

Apabila berpedoman pada Pasal 164 ayat (2), kerugian alamiah bisa diprediksi. Ketika kerugian alamiah bisa diprediksi dan diantisipasi serta dicegah, kerugian yang diakibatkan oleh bencana justru sebaliknya. Mengingat bencana alam maupun bencana nonalam datang tiba-tiba dari luar kuasa perusahaan maka bencana menimbulkan kerugian dan efek yang berbeda dengan kerugian alamiah.  

Hukum positif di bidang ketenagakerjaan sejauh ini memfasilitasi pengusaha yang mengalami kerugian alamiah untuk melakukan PHK. Kalau mengalami kerugian, dan bersedia membayar uang pesangon satu kali ketentuan, Pasal 164 ayat (2) UUK menganjurkan supaya pengusaha mendapatkan hasil audit akuntan publik yang kontennya menerangkan perusahaan mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut. Memperhatikan syarat tersebut, pembentuk UU memberi pesan bahwa kerugian alamiah timbul pada proses dan waktu yang lama. Selanjutnya pembentuk UU menegaskan bahwa kerugian alamiah pada tahun pertama merupakan kerugian yang dapat diperbaiki pada tahun berikutnya sehingga kerugian pada tahun pertama tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk melakukan PHK. Selanjutnya, apabila kerugian itu berlanjut pada tahun kedua, UUK memberi hak kepada pengusaha untuk melakukan PHK.

Berapa nilai kerugian yang bisa digunakan sebagai rujukan melakukan PHK? Pasal 164 ayat (2) tidak mengatur syarat nilai minimum. Kalau auditor menemukan kerugian perusahaan selama dua tahun, misalnya masing-masing sebesar sepuluh juta rupiah, kalau merujuk pada Pasal 164 ayat (2), maka UUK memberi hak kepada perusahaan untuk melakukan PHK dengan memberi uang pesangon kepada pekerja sebesar satu kali ketentuan. Jadi, hanya dengan akumulasi kerugian sebesar dua puluh juta saja selama dua tahun berturut-turut, perusahaan sudah diberi kewenangan melakukan PHK. 

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua