Rabu, 15 July 2020

​​​​​​​Rekonstruksi Makna Kerugian dan Hasil Audit Sebagai Alasan PHK Oleh: Juanda Pangaribuan*)

Apakah perusahaan yang mengalami kerugian akibat bencana boleh melakukan PHK dengan tanpa hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)? Seandainya muncul pendapat mengatakan perusahaan yang merugi akibat bencana, kalau ingin melakukan PHK dengan kompensasi uang pesangon satu kali ketentuan diharuskan menyertakan hasil audit akuntan publik selama dua tahun, maka pendapat itu perlu dikonfrontir terhadap jawaban pertanyaan berikut ini: apakah nilai kerugian alamiah dalam dua tahun serta dampaknya selalu akan lebih besar dari nilai dan dampak kerugian akibat bencana?

Mengingat nilai kerugian dan dampak dari bencana bisa lebih buruk dari kerugian alamiah maka sangatlah tepat memberi perlakuan berbeda terhadap perusahaan yang mengalami kerugian akibat bencana. Artinya, ketika perusahaan mengalami kerugian akibat bencana maka perusahaan tersebut tidak perlu diwajibkan menyajikan hasil audit akuntan publik. Dengan pendekatan seperti itu, perusahaan korban bencana alam maupun bencana nonalam tidak diharuskan mendalilkan force majeure sebagai satu-satunya alasan PHK tetapi secara bersamaan bisa mendalilkan mengalami kerugian.  

Menyadari bencana sebagai kejadian mendadak, maka Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) harus diinterpretasi sedemikian rupa sehingga perusahaan yang merugi karena bencana apapun memiliki alas hukum melakukan PHK dengan tanpa menggunakan hasil audit akuntan publik. Kalau pemaknaan seperti itu tidak dibuka, maka UU Ketenagakerjaan terkesan tidak mengakui kerugian perusahaan akibat bencana apabila tidak menyertakan hasil audit akuntan publik. Pada hal kerugian yang diakibatkan oleh bencana sangat besar dari segi nilai maupun dari segi dampaknya dan kejadiannya berlangsung secara mendadak.

Lalu, bagaimana UUK menjawab persoalan ini? Norma terkini dari UUK tidak  mengatakan perusahaan yang merugi akibat bencana (nonalam) dapat melakukan PHK dengan tanpa hasil audit akuntan publik. Namun, masih merujuk pada hukum heteronom yang sama, UUK tidak melarang perusahaan korban bencana melakukan PHK dengan tanpa hasil audit akuntan publik dengan kewajiban membayar uang pesangon satu kali ketentuan. Sebagai catatan, pada waktu pembentukan UUK, pemerintah belum mengundangkan UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB). UU ini memperkenalkan tiga jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Melihat realitanya, bencana alam maupun bencana nonalam menyajikan akibat yang berbeda. Pengetahuan masyarakat lebih melekat selama ini pada bencana alam. Ketika  bencana alam terjadi, sering memusnahkan atau merusak atau menghancurkan gedung atau tempat kerja, tetapi bencana nonalam, misalnya covid-19,  tidak seperti itu. Kondisi tempat kerja yang hancur karena bencana alam mengakibatkan pekerja tidak bisa beraktifitas. Ketika bencana nonalam seperti covid-19 terjadi, tempat kerja masih berdiri dengan tegak, tetapi pekerja tidak bisa bekerja karena PSBB. Konklusinya, bencana alam dan bencana nonalam sama-sama menyebabkan pekerja tidak bisa beraktifitas di tempat kerja.

Namanya juga bencana, pasti menimbulkan masalah atau keadaan darurat. Di dalam keadaan darurat, terdapat peluang untuk menyimpangi norma. Intisari dari pendapat seperti itu bisa ditemukan di dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2000 dan SE Nomor M/6/HI.00.01/V/2020. Oleh karena itu, keadaan darurat membutuhkan solusi yang relevan dengan kedaruratannya. Solusi mengatasi kedarutan tidak cukup merujuk pada norma dan aspek keadilan. Aspek kemanfaatan perlu dipertimbangkan. Ketika menyelesaikan masalah darurat atau force majeure, pendekatan keadilan tidak selalu solutif. Aspek kemanfaatan merupakan pilihan solutif. Bahkan pendekatan aspek kemanfaatan bisa lebih adaptif pada kepentingan pihak yang berselisih.

Oleh karena itu, perusahaan yang mengalami kerugian akibat bencana, ketika bermaksud melakukan PHK dengan memberi kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 164 ayat (1) UUK, maka wajar memperoleh syarat dan solusi hukum yang berbeda dengan perusahaan yang mengalami kerugian dalam situasi yang normal.  

*)Juanda Pangaribuan, Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2006–2016. Saat ini sebagai Advokat di Jakarta dengan spesialisasi hukum ketenagakerjaan. Kegiatan lainnya sebagai dosen, pembicara, trainer hubungan industrial, pengajar sertifikasi hakim PHI di Pusdiklat MA, serta sebagai ahli dalam beberapa perkara di PN dan PHI.








Catatan Redaksi:



Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan bagian dari Kolom 20 Tokoh menyambut Ulang Tahun Hukumonline yang ke-20.


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua