Selasa, 28 Juli 2020

Rencana Pengadaan Alutsista, Pemerintah Diingatkan Aturan Ini!

UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Rencana tiga jenis pengadaan alutsista ini dinilai tidak tepat dan pemborosan anggaran. ICW mendesak rencana pengadaan ini segera dibatalkan.
Ady Thea DA
Ilustrasi TNI: HGW

Pemerintah terus melakukan modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista). Namun, pengadaan alutsista yang dilakukan pemerintah tak jarang mendapat sorotan masyarakat termasuk anggota parlemen. Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyoroti sedikitnya 3 rencana pengadaan alutsista yang dilakukan pemerintah.

Pertama, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, telah melayangkan surat kepada otoritas Austria yang intinya tertarik untuk membeli 15 unit pesawat tempur jenis Eurofighter Typhoon dengan kondisi bekas. Politisi PDIP ini mengatakan sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi, apalagi meminta persetujuan ke DPR terkait rencana pembelian pesawat tempur tersebut.

Dia mengingat dalam APBN tahun ini dan tahun depan juga tidak mencantumkan rencana pembelian pesawat bekas ini. Dia mengingatkan mengacu UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum membeli alutsista. Sesuai Pasal 43 ayat (1) UU No.16 Tahun 2012 itu, pengguna (dalam hal ini TNI) wajib menggunakan alat atau peralatan pertahanan dan keamanan produksi dalam negeri.

Jika produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan, pengguna dan industri pertahanan dapat mengusulkan kepada Komite Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia (KKIP) untuk menggunakan produk luar negeri dengan pengadaan melalui proses langsung antar pemerintah (G to G) atau kepada pabrikan.

“Mengacu ketentuan tersebut maka barang bekas tidak bisa karena kita beli dari pengguna (karena bekas digunakan tentara Austria, red). Harusnya mekanisme yang digunakan G to G atau pabrikan,” kata TB Hasanuddin dalam diskusi secara daring bertajuk "Problem Modernisasi Alutsista Indonesia: Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon", Senin (27/7/2020). (Baca Juga: 5 Kondisi Penyebab Pengadaan Alutsiste Rawan Korupsi)

Hasanuddin melanjutkan jika ingin membeli peralatan dari luar negeri, ada kewajiban untuk alih teknologi dan imbal dagang. Ada pula syarat untuk memenuhi kandungan lokal untuk sebagian komponen atau suku cadang. “Sejak UU No.16 Tahun 2012 ini dibuat ada kesepakatan tidak tertulis DPR dan pemerintah bahwa kita mandiri, maka pembelian alutsista harus melibatkan industri dalam negeri,” ujarnya mengingatkan.

Dari informasi yang diperolehnya terkait pesawat tempur bekas yang digunakan tentara Austria itu, Hasanuddin mengatakan masa pakai pesawat tempur itu 30 tahun dan Austria sudah menggunakannya selama 17 tahun. Artinya, masa pakai pesawat itu tinggal 13 tahun lagi. Untuk biaya operasional dan perawatan 15 pesawat bekas itu sampai akhir masa pakainya butuh anggaran Rp85 triliun.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua