Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah pemerintah yang akan memberikan sejumlah stimulus atau insentif kepada industri pers dalam menghadapi pandemi Covid-19. Stimulus itu diantaranya menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran, penundaan atau penangguhan beban listrik, keringanan cicilan pajak korporasi menjadi 50 persen.
Kemudian, membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan sampai Rp200 juta per bulan, hingga mengalihkan anggaran belanja iklan layanan masyarakat kementerian dan lembaga negara kepada media lokal.
"Stimulus tersebut harus segera dieksekusi, sehingga industri pers tak mati lantaran pandemi Covid-19. Dukungan pemerintah terhadap pers menunjukkan keseriusan untuk memfasilitasi penyediaan informasi yang akurat kepada masyarakat," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/7/2020). (Baca Juga: Pemerintah Pastikan Beri Insentif untuk Industri Media Atasi Dampak Pandemi)
Menurut dia, pers lah yang menjadi garda terdepan dalam memerangi hoaks Covid-19 yang semakin hari semakin menyeramkan. "Dari mulai stigma negatif terhadap tenaga medis hingga penolakan rapid dan swab test menjadi wajah muram betapa hoaks malah dipercaya masyarakat," kata dia.
Mantan Ketua DPR yang juga pernah menggeluti dunia jurnalistik ini menilai tantangan terbesar yang dihadapi media massa saat ini bukan lagi bersumber dari otoriter negara. Melainkan para buzzer di media sosial yang memproduksi hoaks dan hate speech sesuai pesanan.
Namun demikian, kata Bamsoet, media tak boleh kalah, media harus tetap membuktikan diri sebagai rujukan utama masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat. Menurutnya, posisi media massa, khususnya media siber di Indonesia masih tetap eksis di tengah gempuran para buzzer.
Dia mengutip hasil riset lembaga Edelman Trust Barometer 2019 terhadap 26 negara memperlihatkan hanya 4 negara yang rakyatnya masih percaya terhadap media massa yakni China (76 persen), Indonesia (70 persen), India (64 persen), dan Uni Emirat Arab (60 persen).