Jumat, 28 August 2020

Reformasi Hukum Perdata Diyakini Bisa Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Sama halnya dengan pengadilan di Indonesia, Pengadilan di Australia dan Singapura mengoptimalkan teknologi untuk menjamin layanan pengadilan demi mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.
Aida Mardatillah
Sejumlah narasumber dalam dialog internasional dengan tema 'Tantangan dan Peran Peradilan Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis' secara daring, Kamis (27/8). Foto Kolase: AID

Pandemi Covid-19 merupakan krisis kesehatan yang berdampak serius terhadap berbagai sektor, terutama bidang ekonomi. Hal ini pun berdampak pada kinerja lembaga peradilan beserta seluruh aparaturnya untuk terus beradaptasi dengan kondisi ini. Demi  mempertahankan dan meningkatkan layanan di tengah pandemi, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi menjadi pilihan lembaga peradilan di Indonesia termasuk di Pengadilan Australia dan Singapura.

Hakim Agung Syamsul Maarif mengatakan pandemi Covid-19 telah memberi tekanan luar biasa bagi perekonomian global. Tanpa adanya prosedur dan institusi yang kapabel bisa menimbulkan efek domino yang berujung pada kegagalan ekonomi. Pandemi Covid-19 juga menimbulkan kerawanan bagi proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Untuk itu, penyelesaian sengketa bisnis dengan memanfaatkan teknologi menjadi pilihan agar penyelesaian lebih cepat, sederhana, biaya ringan.

“Penting diperhatikan setelah krisis yaitu pemulihan ekonomi. Kesempatan pembaruan di dunia peradilan, salah satunya harus mempertimbangkan terbentuknya sistem penyelesaian sengketa yang mampu memenuhi kebutuhan pasar dengan menggunakan teknologi,” ujar Syamsul dalam dialog internasional dengan tema “Tantangan dan Peran Peradilan Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis” secara daring, Kamis (27/8/2020). (Baca Juga: Pesan Ketua MA untuk Pengadilan Guna Mendukung Pemulihan Ekonomi)  

Dia melanjutkan saat ini peradilan Indonesia tengah mengembangkan sistem peradilan elektronik melalui sistem aplikasi e-Court, e-Litigasi, dan Direktori Putusan Versi 3.0. Baginya, peran peradilan cukup sentral menciptakan dan mengembangkan sistem penyelesaian sengketa perdata, melalui fungsi mengatur melalui kebijakan internal di MA. Namun, peradilan bukan elemen tunggal untuk membentuk infrastruktur penyelesaian sengketa bisnis secara komprehensif.  

“Penyelesaian sengketa dalam hal ini utang-piutang memerlukan infrastruktur pendukung seperti integrasi data dan informasi (kependudukan, aset, pembiayaan), prosedur yang efektif dan efesien, aparatur yang cakap serta dukungan institusional dan membutuhkan perencanaan menyeluruh dan proses yang Panjang,” paparnya.  

Selain itu, tidak mudah bagi pengadilan untuk mendorong fungsi legislasi terkait mekanisme penyelesaian sengketa untuk mendorong pemulihan ekonomi. Misalnya, mendorong perubahan hukum perdata materil dan formil melalui pemerintah dan DPR. Menurutnya, reformasi hukum perdata secara menyeluruh diyakini bisa menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara.    

“Kebutuhan tindak lanjut ke depan agar pengadilan turut memulihkan ekonomi yakni reformasi hukum perdata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Reformasi hukum perdata ini harus dilakukan secara terstruktur, terencana, terintegrasi, dan berkesinambungan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait,” kata Syamsul.  

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua