Selasa, 08 September 2020

Menyoal Kepatuhan Peserta Pilkada Serentak Terhadap Protokol Covid-19

Mendesak agar tahapan Pilkada 2020 ditunda terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan pilkada tidak menjadi titik baru penyebaran Covid-19.
Moch. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: BAS

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember 2020 mendatang telah rampung Minggu (6/9) tengah malam. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon menemukan sejumlah hal yang diduga sebagai bentuk pelanggaran oleh calon peserta Pilkada serentak. Salah satunya terkait pelanggaran terhadap protokol keselamatan Covid-19.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam jumpa pers di Gedung Bawalsu mengungkapkan, pihaknya menemukan 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon. Menurut Afif, Bawaslu menemukan bahwa Partai Politik dan Bapaslon membawa sejumlah pendukung dan melakukan pengerahan massa. Jarak antar pendukung Bapaslon tidak sesuai protokol kesehatan, terutama menjelang proses pendaftaran.

Terhadap hal ini Afif mengingatkan seharusnya petugas yang berada di lapangan dapat mengambil tindakan terhadap pelanggaran peserta Pilkada serentak yang tidak memperhatikan protokol keselamatan Covid-19. “Penyelenggara dan pihak keamanan harus lebih menegakkan dengan lebih tegas protokol kesehatan dan pencegahan Covid19 pada pelaksanaan tahapan berikutnya Pemilihan 2020, terutama kegiatan di luar ruangan,” ujar Afif di hadapan wartawan, Senin (7/9).

Senada, Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan, Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan sejak lama agar bakal pasangan calon tidak mengerahkan massa pendukung pada saat melakukan pendaftaran. Hal yang sama juga menurut Abhan telah disampaikan oleh Bawaslu jika nanti ada bakal pasangan calon yang hendak mendaftarkan sengketa ke Bawaslu.

“(Bagi pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat) Silakan lakukan upaya hukum. Jangan kumpulkan massa pendukung ketika mengajukan sengketa ke Bawaslu,” ujar Ahan di kesempatan yang sama. (Baca Juga: Pendaftaran Bapaslon Pilkada Serentak Rampung, 37 Orang Calon Positif Covid-19)

Abhan mengatakan temuan pelanggaran yang masif terjadi pada saat bakal pasangan calon melakukan pendaftaran dan adanya potensi pengerahan masa pada saat bakal pasangan calon mendaftarkan sengketa ke Bawaslu menjadi perhatian dan evaluasi dari penyelenggara. Menurut Abhan, potensi pengerahan masa ini harus dicegah supaya dapat menekan penyebaran Covid-19.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam kesempatannya mengatakan terhadap dugaan pelanggaran protokol kesehatan, mengungkapkan, Bawaslu akan melakukan dua hal. Pertama, memberikan saran perbaikan (teguran) kepada Bapaslon melalui KPU. Kedua, meneruskan dugaan bapaslon yang melanggar protokol kesehatan kepada pihak pihak lain yang berwenang seperti Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua