Jumat, 09 Oktober 2020

Saran BPKN ke Pemerintah Terkait Rencana Vaksinasi Covid-19

Masyarakat berhak mendapatkan hak kesehatan dan fasilitas kesehatan yang berkeadilan. Untuk itu, pemerintah diminta memperhatikan dan mengatur harga vaksin yang akan diberikan kepada seluruh masyarakat.
Mochammad Januar Rizki
Ketua BPKN Rizal E Halim. Foto: RES

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyampaikan bahwa rencana vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan pemerintah kepada seluruh masyarakat membuktikan negara hadir. Ketua BPKN Rizal E Halim di Jakarta, mengemukakan berdasarkan hasil kajian BPKN, beberapa negara termasuk Indonesia telah masuk uji klinis fase ketiga vaksin Covid-19. Ia menambahkan varian harga vaksin Covid-19 di dunia berkisar 5-22 dolar AS per vaksin.

"Jika demikian, maka taruhlah kita masukkan sekitar 30 persen dari harga tertinggi (22 dolar AS), maka maksimal harga vaksin di level 30 dolar AS per vaksin. Artinya harga vaksin berada di kisaran Rp500.000 per vaksin," kata Rizal, Kamis (8/10) seperti dilansir Antara.

BPKN mengapreasiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. (Baca Juga: Jokowi Teken Perpres Vaksin Covid-19)

"Meski begitu, kami meminta Menteri Kesehatan dan Menteri BUMN untuk memperhatikan dan mengatur harga vaksin yang akan diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan tidak melepaskannya pada mekanisme pasar, karena di dalamnya termuat hak kesehatan masyarakat Indonesia," ujar Rizal.

Menurut dia, masyarakat berhak mendapatkan hak kesehatan dan fasilitas kesehatan yang berkeadilan. "Dan pemerintah, bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kesehatan bagi masyarakat secara merata dan terjangkau," kata Rizal.

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Rizal mengatakan masyarakat berhak mendapatkan hak kesehatan dan fasilitas kesehatan yang berkeadilan.

Dalam Undang-undang 36 Tahun 2009, lanjut dia, juga jelas dinyatakan pada pasal 14 dan pasal 16, bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kesehatan bagi masyarakat secara merata dan terjangkau.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua