Rabu, 14 Oktober 2020

UU Cipta Kerja Dinilai Langgengkan Praktik Oligarki dan Impunitas Korporasi

Ada kekhawatiram terbitnya UU Cipta Kerja semakin menambah deretan kasus pelanggaran HAM yang selama ini belum selesai.
Ady Thea DA
Gedung DPR. Foto: RES

Tidak mudah bagi aktivis HAM termasuk aktivis lingkungan hidup dan antikorupsi menjalankan kegiatannya, seperti melakukan pendampingan atau mengadvokasi kasus. Basanya kasus yang terjadi merupakan perselisihan antara masyarakat dengan korporasi terkait sengketa lahan atau pemerintah pusat/daerah jika terkait perizinan. Mengingat kasus ini berhadapan dengan kekuatan besar seperti korporasi dan pemerintah, tak jarang aktivis yang mendampingi masyarakat mengalami kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, mengatakan organisasinya kebanyakan mengadvokasi kasus struktural terkait lingkungan hidup. Model pembangunan yang bergantung pada eksploitasi sumber daya alam kerap menimbulkan konflik dengan masyarakat. Ironisnya, alih-alih membela masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya, justru pemerintah dan aparat terkesan lebih banyak berpihak pada kepentingan ekonomi baik yang diwakili oleh korporasi atau berbagai proyek pemerintah.

“Pembangunan sejak masa orde baru sampai sekarang memunculkan ekses berupa pelanggaran HAM, kekerasan, impunitas, dan sampai sekarang belum ada upaya sistematis dari pemerintah untuk menurunkan kekerasan (terhadap aktivis HAM dan lingkungan, red),” kata perempuan yang akrab disapa Yaya dalam diskusi daring bertema “Menakar Komitmen Perlindungan Negara Bagi Pembela Lingkungan Hidup dan HAM”, Selasa (13/10/2020). (Baca Juga: Pengesahan UU Cipta Kerja Dinilai Minim Komitmen Penegakan HAM)

Yaya menilai dukungan pemerintah terhadap investor semakin terbuka lebar dengan disetujuinya UU Cipta Kerja. Dia khawatir terbitnya UU Cipta Kerja semakin menambah deretan kasus pelanggaran HAM yang selama ini belum selesai. Sedikitnya, ada 2 hal yang perlu disorot terkait UU Cipta Kerja.

Pertama, UU yang diketok dalam rapat paripurna DPR 5 Oktober 2020 lalu itu berpotensi melanggengkan praktik oligarki dan impunitas terhadap pelanggaran hukum. Misalnya, korporasi yang melakukan pelanggaran hukum lingkungan hidup berpotensi lepas dari jerat hukum dan kejahatannya bisa diputihkan. Misalnya, kasus perkebunan sawit yang ada dalam kawasan hutan, kebakaran hutan dan lahan, serta lainnya.

Kedua, UU Cipta Kerja membatasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, antara lain terkait amdal dan konsultasi publik dalam rancangan tata ruang. Bahkan, menutup akses keadilan bagi masyarakat karena izin lingkungan tidak bisa lagi digugat ke pengadilan. “Ruang gerak masyarakat makin dipersempit dan kriminalisasi terhadap rakyat semakin dilegalkan melalui peraturan perundang-undangan,” tegas Yaya.

Belum ada perlindungan

Komisioner Komnas HAM, Hairansyah, menekankan konstitusi memandatkan pemerintah untuk melindungi HAM seluruh warga negara. Dia mengingatkan Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Tapi praktiknya ketentuan ini masih menjadi perdebatan di kalangan aparat penegak hukum.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua