Sabtu, 17 Oktober 2020

Beda Perhitungan Kerugian Keuangan Negara di Putusan Bakamla

Penuntut menilai kerugian keuangan negara Rp60 miliar sementara majelis menilai Rp15 miliar.
Aji Prasetyo
Dirut PT CMI Teknologi, Rahardjo Pratjihno mengenakan rompi tahanan. Foto: RES

Direktur Utama (Dirut) PT CMI Teknologi, Rahardjo Pratjihno, divonis 5 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan. Rahardjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak korupsi dalam proyek perangkat transportasi informasi terintegrasi (backbone coastal surveillance system) pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

Putusan ini sesuai dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp600 juta dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” ujar hakim. (Baca: KPK Tuntut Dirut PT CMI Teknologi 7 Tahun Penjara)

Vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut agar Rahardjo divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan berdasarkan dakwaan primer pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan dengan membayar uang pengganti Rp 15 miliar dalam waktu 1 bulan setelah putusan inkrah alasannya karena Rahardjo terbukti memperkaya diri senilai jumlah tersebut dalam proyek Bakamla ini.  Jika dalam 1 bulan tidak membayar uang pengganti diganti hukuman 3 tahun penjara.

Yang cukup menarik majelis punya perhitungan kerugian keuangan negara sendiri yang berbeda dari tuntutan penuntut umum yang meminta Rahardjo merugikan keuangan negara sebesar Rp60 miliar. Menurut majelis perbuatan Rahardjo selaku Dirut PT CMIT yang memiliki comitment fee yakni karena progress fisik baru mencapai 80 persen senilai Rp78 miliar.

Jumlah itu belum mencapai 88 persen sebagaimana berita acara 10 desember. Perbuatan tersebut adalah melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara Bakamla RI sejumlah Rp15 miliar. Kerugian keuangan negara itu dihitung dari pemberian commitment fee kepada Ali Fahmi alias Fahmi Al Habsyi sebesar Rp3,5 miliar dan Rp11,5 miliar itu didapat dari permainan data proyek Bakamla yang dimainkan Rahardjo.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua