Selasa, 27 October 2020

Majelis Hakim Kabulkan PKPU Otto Hasibuan ke Joko Tjandra Sebesar AS$2,5 juta

Dua syarat materiil adanya utang dan lebih dari satu kreditor.
Aji Prasetyo
Para majelis hakim dalam perkara PKPU Otto melawan Joko Tjandra, Dulhusin, SH., MH, Robert, S.H, M.Hum, Made Sukerni, S.H.,M.H. Foto: AJI

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dimohonkan advokat senior Otto Hasibuan terhadap Joko Soegiarto Tjandra berkaitan dengan pembayaran legal fee sebesar AS$2,5 juta. Menurut majelis permohonan Otto sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Awalnya, majelis masih menanyakan kepada para pihak mengenai adakah perdamaian di luar proses persidangan. Sebab menurut majelis sengketa perdata merupakan kesepakatan sehingga jika perdamaian terjadi hal itu jauh lebih baik, namun jika memang tidak terjadi perdamaian maka mau tak mau majelis mengambil putusan atas terjadinya sengketa ini.

Menurut majelis ada dua syarat materiil utama dalam PKPU, yakni adanya utang dan lebih dari dua kreditur. Majelis pun merinci satu persatu apakah dua hal tersebut sudah memenuhi syarat. Untuk utang, menurut majelis, dari bukti surat P1 yang diajukan pemohon jelas jika Otto Hasibuan memberikan bantuan hukum dan memiliki surat kuasa khusus.

Kemudian berdasarkan bukti P3, ada perjanjian tentang legal fee terkait lingkup kerja yang disepakati sebesar AS$2,5 juta yang ditulis tangan dan perjanjian itu ditandatangani baik oleh Otto maupun Joko Tjandra. Dan selama membela Joko, Otto juga telah melakukan sejumlah langkah demi kepentingan Joko Tjandra selaku kliennya. (Baca Juga: Soal Legal Fee AS$2,5 Juta, Joko Tjandra Pertanyakan Pemenuhan Kewajiban Otto Hasibuan)

“Termohon mencabut kuasa yang diberikan ke pemohon pada 15 agustus 2020 sehingga tidak lagi melakukan kewajibannya. Berdasarkan pertimbangan diatas terbukti Pemohon dan Termohon ada kesepakatan atau perjanjian yang saling mengikatkan diri pemberi dan penerima kuasa dengan perjanjian fee AS$2,5 juta dan telah dicabut, yaitu Termohon namun menurut majelis dicabutnya kuasa tidak mengurangi hak menuntut pemohon meminta pemenuhan kewajiban yang telah disepakati,” kata Ketua Majelis Hakim Robert di PN Jakarta Pusat, Selasa (27/10).

Apalagi, Joko Tjandra juga sempat menawar fee yang disepakati menjadi Rp5 miliar. Hal itu menurut majelis menunjukkan adanya utang yang harus dipenuhi walaupun utang dari AS$2,5 juta itu sebagian di antaranya yaitu sebesar AS$500 ribu dialihkan kepada pihak lain.

“Adanya utang pada dasarnya tidak dibantah namun pemohon hanya beri kompensasi Rp5 miliar dan utang tersebut sudah ditagih dan ajukan somasi, menurut majelis utang disitu sudah jatuh tempo dan dapat ditagih,” sambung majelis.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua