Senin, 02 November 2020

Kompleksitas Hubungan Pemerintah dan Warga Negara

Hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hukum harus dipergunakan secara profesional dan proporsional.
Muhammad Yasin
Ilustrator: UCUP

Membaca buku ibarat membuka jendela dunia. Saat membaca buku, seorang pembaca membayangkan dunia realitas yang terjadi. Jika isi buku berkaitan langsung dengan peristiwa yang sedang hangat, maka membaca buku akan terasa mengasyikkan. Pembaca dapat langsung mengukur apa perbuatan yang dilakukan benar atau salah, layak atau tidak, dan menilai apakah pelaku perlu diberi kartu kuning atau tidak.

Heboh penyusunan RUU Cipta Kerja salah satu yang patut diberi contoh. Gema penolakan bergaung di banyak tempat; sebaliknya pemerintah terus melakukan beragam upaya agar RUU itu diterima. Penyusunan RUU ini dan respons masyarakat memperlihatkan kompleksitas hubungan pemerintah dengan warga negaranya. Pemerintah melakukan tindakan dan menerbitkan sejumlah kebijakan untuk memuluskan pengesahan RUU Cipta Kerja, termasuk menggunakan tangan kepolisian untuk mengkriminalisasi orang-orang yang berbeda pandangan. Sebaliknya, sebagian warga negara melakukan penolakan secara membabi buta meskipun niat pemerintah menyusun RUU Cipta Kerja adalah demi kesejahteraan rakyat.

Sebagian warga negara melakukan upaya hukum ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mempersoalkan surat presiden yang menjadi dasar pembahasan RUU tersebut. Meskipun gagal di PTUN, apa yang dilakukan sejumlah warga negara itu merupakan wujud perlindungan hukum warga negara yang dibenarkah oleh hukum. Profesor Satjipto Rahardjo pernah mengatakan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Buku ‘Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan’, yang ditulis Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya ini hadir pada momentum yang pas ketika hubungan pemerintah dan warga negara diuji. Keseimbangan hubungan itu sangat perlu, seperti dapat dilihat pada pelayanan publik. Jika ada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan, maka warga berhak mendapatkan perlindungan hidup, baik melalui mekanisme internal maupun eksternal (hal. 15). Intinya, warga berhak mempersoalkan tindakan pemerintahan.

Pertanyaannya, apakah yang dimaksud tindakan pemerintahan? Apakah setiap perbuatan pejabat pemerintah? Pandangan para ahli beragam, termasuk menggunakan istilah lain seperti perbuatan pemerintah atau tindakan administrasi pemerintahan. Untuk memudahkan pemahaman dan menyeragamkan istilah, bisa dilihat pengertian tindakan administrasi pemerintahan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (UUAP).

Tindakan pemerintahan itu lazimnya dibedakan atas tindakan faktual (feitelijkhandelingen)dan tindakan hukum (rechtshandelingen). Tindakan pemerintah itu antara lain dapat berupa pembebanan kewajiban pada organ tertentu untuk menyelenggarakan kepentingan umum; menerbitkan peraturan termasuk yang melarang warga negara melakukan perbuatan tertentu; memberikan subsidi; membebani pajak dan pungutan lain; dan membuat perjanjian dengan warga negara.

Ada beragam alasan bagi warga negara untuk mendapatkan perlindungan. Pertama, dalam beberapa hal, warga negara dan badan hukum perdata bergantung pada keputusan pemerintah seperti perizinan. Warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum dalam keadaan demikian. Misalnya, agar permohonan izinnya diproses tepat waktu, dan dilayani dengan baik. Kedua, hubungan antara dan warga negara tidak dalam posisi sejajar. Warga negara selalu dianggap berada dalam posisi yang lebih lemah. Ketiga, perselisihan warga negara dengan pemerintgah berkenaan dengan keputusan yang diterbitkan secara sepihak oleh pemerintah. Acapkali keputusan itu merupakan intervensi terhadap kehidupan warga negara, sehingga warga negara perlu mendapatkan perlindungan hukum (hal. 111-112)

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua