Potensi sektor perikanan di Indonesia sangatlah besar, sehingga memerlukan kebijakan yang terstruktur dan tepat sasaran. Hal ini penting agar stabilitas kedaulatan kelautan dan perikanan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya kerja sama multidisipliner dari berbagai ahli pada berbagai lintas sektor, seperti akademisi, praktisi dan pembuat kebijakan. Bukan hanya berlatar belakang hukum, namun pula disiplin ilmu lain seperti pemberdayaan lingkungan, agar suatu kebijakan dapat dibentuk sesuai dengan keadaan sosial, ekonomi Indonesia, dan fakta riil yang terjadi di lapangan.
Melihat kebutuhan yang besar itu, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Hukumonline bekerja sama membuat dan mengembangkan laman web atau situs bernama Lexikan.id. Tujuannya ialah untuk menyediakan informasi dan analisis hukum tentang sektor perikanan dan kelautan di Indonesia.
Laman web Lexikan.id berisikan mengenai analisis hukum, pusat data yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan putusan pengadilan, infografis, berita, jurnal akademis dan ilmiah, serta informasi penting lainnya. Laman web ini dikelola oleh PSHK dan Hukumonline, atas dukungan dari Program Indonesia Marine The David and Lucile Packard Foundation.
Untuk memperkenalkan Lexikan.id, PSHK bersama Hukumonline menggelar launching sekaligus webinar yang mengangkat tema "Evidence-Based Policymaking in Indonesian Fisheries Sector", Kamis 28 Januari 2021pukul08.15 s/d 12.00 melalui ruang virtual Zoom Webinar, serta dapat disaksikan pula secara live streaming melalui Youtube.
Acara ini gratis! Jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Tempat terbatas, first come first served! Jika Anda tertarik, silakan klik di sini atau klik gambar di bawah ini.
Lexikan akan diresmikan dan diperkenalkan kepada masyarakat sebagai situs yang menyediakan informasi hukum Indonesia yang dapat digunakan masyarakat luas. Sebagai negara maritim, Indonesia pastinya tidak akan lepas dari isu perikanan dan kelautan. Maka dari itu, diharapkan Lexikan akan memperkaya wawasan dan kebutuhan masyarakat tersebut.
Diskusi yang berfokus pada Evidence-Based Policymaking in Indonesian Fisheries Sector ini akan dihadiri oleh empat pembicara kompeten yang mewakili akademisi, praktisi, dan regulator dalam memberikan pemahaman tentang praktik Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Keempat pembicara tersebut adalah:
- Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M. - Direktur Kemitraan dan Kerja Sama, PSHK & Tim Lexikan.id
- Ir. Muhammad Zaini, M.M. - Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Stephanie Juwana, S.H. - Director of International Engagement and Policy Reform, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)
- Prof. Dr. Ir. H. Ari Purbayanto, Msc - Guru Besar Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor (IPB)
Acara ini akan diawali sambutan dari Gita Putri Damayana, S.H., LL.M. – Executive Director, PSHK dan Jan Ramos Pandia, S.IP., M.A. – Chief Operating Officer, Hukumonline. Acara ini juga akan menghadirkanDr. Yunus Husein, S.H., LL.M. selaku Pengajar dari STH Indonesia Jentera yang akan memberikan keynote speech. Sebagai mantan Wakil Ketua II Satuan Tugas atau Satgas Anti Illegal Fishing 115 telah banyak berkontribusi dalam pembuatan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan. Saat ini Yunus masih memperhatikan dan mengamati isu-isu kelautan dan perikanan, yang tergabung di dalam Fisheries Expert Advisory Board.