Isu Hangat

Proses membentuk undang-undang perubahan atas UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat akhirnya dimulai. DPR telah membentuk Panja yang ditugaskan khusus melakukan pembahasan. Sejumlah pihak sudah diundang untuk dimintai pendapatnya. Mulai dari advokat senior, organisasi advokat, maupun organisasi penegak hukum lainnya.

Sebagaimana sudah menjadi bagian dari tradisi, redaksi hukumonline menyajikan edisi khusus pada momen pergantian tahun. Kali ini, menyambut pergantian tahun 2012-2013, tema yang diangkat adalah "Sejarah Gedung Lembaga Hukum". Edisi Khusus Akhir Tahun 2012 berisi serial tulisan dengan beragam kemasan yang materinya mengenai sejarah gedung-gedung lembaga hukum.

Kriminalisasi bukan satu-satunya cobaan yang menerpa lembaga anti rasuah, KPK. Masalah lainnya yang muncul adalah keterbatasan jumlah penyidik karena sebagian mengundurkan diri atau ditarik dari kesatuannya. Kondisinya menjadli pelik karena penyidik KPK berasal dari Polri yang selama ini diketahui kurang 'harmonis' hubungannya dengan KPK. Dari polemik ini, lalu muncul gagasan agar KPK bisa merekrut/membentuk penyidik independen sendiri.

MK kembali membuat putusan yang mengejutkan. Terkait dengan pengujian UU Migas, MK menyatakan BP Migas inkonstitusional. Sebagian kalangan mengartikan putusan itu sama saja dengan membubarkan BP Migas. Faktanya, setelah putusan MK, BP Migas memang dibubarkan yang kemudian diikuti dengan pembentukan SKMIGAS yang bersifat sementara.

Sepanjang tahun 2012 ini, lembaga peradilan disorot banyak kalangan. Pangkal penyebabnya adalah beberapa oknum hakim yang berprilaku tidak sejalan dengan profesi mulia yang disandangnya. Dua kasus hakim yang paling mencoloh adalah hakim Puji Wijayanto yang tertangkap sedang berpesta narkoba, dan hakim agung Achmad Yamanie yang dituduh mengubah amar putusan perkara seorang gembong narkoba.

Sebagai bagian dari tradisi tahunan, redaksi hukumonline menyajikan edisi khusus menyambut Hari Raya Idul Fitri 1433 H. Edisi khusus kali ini, hukumonline mengangkat tema lembaga bantuan hukum pada ormas keagamaan. Serangkaian bentuk tulisan mulai dari berita, fokus, dan resensi kami sajikan khusus untuk mengisi masa libur lebaran.

Hubungan KPK dan Polri kembali menegang. Penyebabnya kali ini, upaya pengusutan kasus dugaan korupsi driving simulator di Korlantas Mabes Polri. Aparat KPK kabarnya sempat mendapat resistensi. Dalam perkembangannya, Polri dan KPK mengklaim sebagai lembaga paling berwenang menangani kasus ini.

DPR dan Pemerintah kembali menelurkan produk legislasi kontroversial. Melalui UU Sistem Peradilan Pidana Anak, penegak hukum terancam dipidana jika lalai tidak menerapkan diversi untuk kasus anak dengan kriteria tertentu. Ketentuan ini langsung menuai protes keras, terutama dari kalangan hakim.

Dipelopori sejumlah hakim yang bertugas di daerah, gerakan hakim menuntut kesejahteraan muncul ke publik. Pada intinya, tuntutan mereka adalah agar kesejahteraan hakim ditingkatkan sesuai dengan statusnya sebagai pejabat negara. Sebagai bagian dari perjuangan, kalangan hakim mengancam akan melakukan mogok sidang sehingga menimbulkan pro dan kontra.

Diamanatkan oleh UU No 21 Tahun 2011, satu lagi lembaga negara akan dibentuk. Lembaga bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini akan diberi tugas melakukan pengawasan terhadap perbankan. Gagasan pembentukan OJK sempat menuai pro dan kontra. Saat ini, pemerintah tengah melakukan proses seleksi Dewan Komisioner OJK.

Ditjen Pajak kembali diterpa masalah gara-gara ulah oknum pegawainya. Setelah Gayus Halomoan Tambunan, muncul oknum baru bernama Dhana Widyatmika. Walaupun lebih senior, ulah Dhana ditengarai mirip dengan Gayus. Harta kekayaan Dhana tidak wajar yang diperkirakan mencapai Rp600 milyar. Kasus ini ditangani Kejaksaan Agung.

Menyambut pergantian tahun 2011 ke 2012, redaksi hukumonline menyajikan tulisan berseri dengan tema yustisiabel. Sebagian besar tulisan akan mengangkat profil individu-individu tertentu yang menurut hukumonline layak dikategorikan sebagai yustisiabel.

PT Freeport Indonesia tengah disorot. Pangkalnya adalah terungkapnya aliran dana pengamanan dari perusahaan tambang itu ke Polri secara institusi maupun anggota Polri yang ditugaskan menjaga lokasi pertambangan Freeport. Baik Polri dan Freeport mengakui adanya aliran dana itu. Polri berdalih dana itu wajar mengingat kondisi Papua yang sulit. Namun begitu, Polri tetap bersedia diaudit.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini tiba-tiba menjadi 'selebritis' pemberitaan media massa. Tiada hari tanpa berita tentang sosok yang satu ini. Kisah Nazaruddin bermula dari terungkapnya kasus korupsi Proyek Wisma Atlet SEA GAMES di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sejumlah pihak yang kemudian berstatus tersangka menyebut keterlibatan Nazaruddin. Atas dasar inilah, KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka. Belakangan selain membela diri, Nazaruddin juga menyebut nama-nama lain yang juga terlibat, termasuk koleganya sendiri dari Partai Demokrat. Nazaruddin juga sempat melarikan diri ke sejumlah negara, tetapi pelariannya berakhir di Cartagena, Kolombia.

Pimpinan KPK kembali akan mengalami pergantian. Tahun 2011 ini, jajaran pimpinan komisi yang dinahkodai Busyro Muqoddas akan habis masa jabatannya. Seperti proses sebelumnya, seleksi ini juga diawali oleh panitia seleksi bentukan pemerintah. Seleksi kali ini agak menarik karena diselingi oleh judicial review di MK terkait masa jabatan Busyro yang memang diangkat untuk menggantikan Antasari Azhar.