Berlangganan Pro

Terbaru

Sejarah dan Pengertian Hukum Publik dan Hukum Privat

Sejarah dan Pengertian Hukum Publik dan Hukum Privat

Rakernas APHTN-HAN 2024 Dibuka, Rumuskan Usulan Penataan Kabinet Pemerintahan Baru

Rakernas APHTN-HAN 2024 Dibuka, Rumuskan Usulan Penataan Kabinet Pemerintahan Baru

Hukum Tata Negara Berperan Penting dalam Tata Kelola Negara

Hukum Tata Negara Berperan Penting dalam Tata Kelola Negara

DPR Dorong Pemerintah Segera Wujudkan Lembaga Tunggal Legislasi

Sebagai upaya penataan kelembagaan, sekaligus menjadikan satu pintu dalam menghasilkan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan.

Dua Regulasi Ini Jadi Perhatian Pengusaha di 2019

Di sisi lain, susunan kabinet juga menjadi perhatian pengusaha di 2019.

Fitri N Heriani

Fit and Proper Test Calon Komisoner LPSK Segera Digelar, Ini Harapan Koalisi

Calon terpilih diharapkan dapat membawa perubahan positif di tubuh lembaga perlindungan saksi dan korban.

Pemerintah Akan Revisi Permenaker Jaminan Sosial TKI

Manfaat jaminan sosial yang diterima buruh migran akan disesuaikan dengan amanat UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

STHI Jentera-BK DPR Teken MoU untuk Riset dan Legislasi

Penandanganan MoU antara BK DPR dan STHI Jentera ini juga upaya mendukung kerja-kerja DPR, khususnya dalam bidang legislasi.

Nico Siahaan Diperiksa Terkait Aliran Dana Kegiatan Parpol

KPK himbau Parpol memperhatikan sumber dana dalam penyelenggaraan suatu kegiatan.

Inilah Pertimbangan MA Batalkan Tiga Peraturan Direktur BPJS Kesehatan

Peraturan bukan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Begini Isi Aturan Soal Fasilitas Pengurangan Pajak Badan untuk Investasi Industri Pionir

Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan.

Dua Hakim PN Jaksel Ini Terancam Dipecat

Jika nanti kasus kedua hakim PN Jaksel itu, putusannya terbukti bersalah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap akan diberhentikan oleh presiden.

Aida Mardatillah

Meninjau Pemidanaan Pencemaran Nama Baik di Internet

Mendekati Pemilu tahun depan, penyalahgunaan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE rentan terjadi, ketidaksukaan seseorang terhadap sebuah pernyataan bisa berujung pelaporan, walaupun hal tersebut tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik.

Eka Nugraha Putra

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com