Terbaru

BPOM dan BKPM Bantah Permenkes Registrasi Obat Penyebab FDI Sektor Farmasi Lesu

Penurunan angka obat palsu dan membahayakan menjadi bukti Permenkes itu tidak bermasalah justru malah membangun community awareness untuk menjamin mutu dan khasiat obat.
Hamalatul Qur'ani

Tiga Majelis Panel yang Adili Sengketa Pemilu Legislatif

Dari 260 perkara, sebanyak 248 perkara diajukan oleh parpol dan 10 perkara lainnya diajukan calon anggota DPD dari 6 provinsi.
Agus Sahbani

Perlindungan Data Pribadi Tersebar di 32 UU, Indonesia Perlu Regulasi Khusus

Belum ada konsep yang komprehensif dan terintegrasi soal perlindungan data pribadi.
Normand Edwin Elnizar

Pentingnya Aturan Trust Bagi Perkembangan Industri Fintech

Agar industri fintech dapat berkembang pesat, maka diperlukan landasan hukum yang kuat sehingga tercipta keamanan bagi pemberi, pengguna dan pengelolanya.
RED/FAT

Kebijakan Tiket Pesawat LCC Di Jadwal Tertentu Menuai Kritik

Langkah ini dinilai tidak akan berdampak banyak bagi konsumen.
Fitri Novia Heriani

Pemerintah Dituntut Serius Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan

Salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terutama bagi perusahaan yang melanggar dan mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Ady Thea DA

DPR Kritisi Mekanisme Pengangkatan Penyidik KPK

Namun, KPK yakin pengangkatan penyelidik dan penyidik yang dilakukan KPK tetap sah karena sudah sesuai UU KPK.
Rofiq Hidayat

Banyak Politisi Mendaftar Calon Anggota BPK

Dalam UU BPK tidak adanya larangan politisi mendaftar menjadi anggota BPK. Namun, secara etis mendaftarnya sejumlah politisi menjadi anggota BPK dinilai mengusik pikiran publik.
Rofiq Hidayat

Undangan Eksklusif Masterclass Workshop “HOW TO IMPLEMENT A PAINLESS DEBT RESTRUCTURING” (Peserta Terbatas)

Dapatkan kesempatan langka lewat pembelajaran yang efektif, metodologi, dan pengetahuan untuk meningkatkan keterampilan Anda menghadapi restrukturisasi utang.
CT-CAT

Sinergi dan Koordinasi Berujung Supervisi

Pelimpahan perkara OTT Jaksa Kejati bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Aji Prasetyo