Terbaru

Relaksasi KPR Berisiko Tingkatkan Kredit Macet

Karena relaksasi LTV tersebut akan menyebabkan biaya cicilan rumah semakin membesar. Bank diminta tidak memberi pembiayaan kepada debitur nakal.
Mochamad Januar Rizki

Catatan Penting dalam Pemberantasan Narkoba

DPR mendorong Polri dan BNN agar mengedepankan rehabilitasi terhadap pengguna dan pecandu narkotika. Proses pemberian rehabilitasi pun mesti dilakukan secara transparan.
Rofiq Hidayat

Revisi KUHP Perlu Adopsi Konvensi Anti Penyiksaan

Guna mendukung penghapusan praktik penyiksaan.
Ady Thea DA

Pemerintah Siapkan Model Pensiun Baru Bagi PNS

Diharapkan bisa menyenangkan ASN yang mau pensiun, sehingga tidak stres kalau mau pensiun. Model pensiun baru tidak berlaku untuk yang sudah pensiun, nantinya akan ada cut off.
M. Agus Yozami

Dirut PT Quadra Dituntut 7 Tahun Bui

Anang juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp39 miliar.
Aji Prasetyo

Pemerintah: Pengaturan Organisasi Advokat Konstitusional

Pemerintah mengakui dalam hal kewenangan membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan advokat, sesuai Pasal 26 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 2 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) UU Advokat, secara resmi kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan Peradi yang telah terbentuk.
Aida Mardatillah

Sanksi Administrasi Tak Menggugurkan Sanksi Pidana dalam Pilkada

Selain vote buying, ada pula praktik mahar politik yang masuk klasifikasi politik uang.
Moh. Dani Pratama Huzaini

Merasakan Demam Piala Dunia di Tengah Kesibukan Advokat

Tontonan Piala Dunia hingga lewat tengah malam ‘memaksa’ advokat harus pintar membagi dan memanfaatkan waktu.
Hamalatul Qur'ani

Simak Imbauan KPK di Pilkada Serentak

KPK harap kepala daerah terpilih nanti tidak lagi terjerat korupsi.
Aji Prasetyo