Terbaru

4 Masalah Hukum Rumah Tangga yang Bisa Berujung Perceraian, dari Nafkah hingga KDRT

Dari persoalan ekonomi, tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah, KDRT, dan penguasaan harta secara sepihak oleh salah satu pasangan.
•
Ady Thea DA

Kerugian Keuangan Negara Tak Selalu Pidana, Advokat Ingatkan Direksi BPD Jauhi Niat Melawan Hukum

Belakangan ini, terdapat berbagai kasus kerugian keuangan negara yang menjerat direksi di bank-bank pembangunan daerah atau BUMN yang mengalami kredit macet. Selama pengambil keputusan tidak memenuhi unsur-unsur yang dilarang oleh hukum, kerugian keuangan negara dapat dianggap sebagai risiko usaha.
•
CR 36

Pegadaian Makin Digital, Strategi Legal dan Tring! Jadi Bagian Transformasi Bisnis

Melalui penguatan fungsi legal, pemanfaatan teknologi G-Law, dan pengembangan aplikasi Tring!, Pegadaian berupaya mengawal bisnis sekaligus memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.
•
Willa Wahyuni

Kejaksaan dan USU Matangkan Konsep Adhyaksa Chambers

Sengketa antarlembaga negara dinilai menguras anggaran dan menunda proyek.
•
Aji Prasetyo

AIlex for Good Jangkau Kontras Dukung Penguatan Advokasi HAM

Menjadi lembaga ke-52 penerima akses AIlex secara pro bono untuk membantu kerja riset, dokumentasi, hingga penyusunan dokumen hukum dalam upaya memperjuangkan keadilan bagi masyarakat.
•
Firyalfatin

Bupati Klaten dan Kepala BPK Jateng Terjaring OTT KPK, Ember Berisi Uang Rp1,9 Miliar Turut Disita

Perkara diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari OPD.
•
Aji Prasetyo

Dari Riset hingga Advokasi, Ini Cara ICW Mengawal Pemberantasan Korupsi

Mengandalkan riset berbasis bukti, advokasi kebijakan, dan edukasi publik, ICW mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Riset hukum pun dilakukan dengan memanfaatkan AIlex.
•
Firyalfatin

APJHI Peringati Satu Dekade, Dorong Rekomendasi Reakreditasi dan Penguatan Riset Hukum

Untuk mendorong kualitas kerja para akademisi dan praktisi hukum yang mengakses jurnal hukum sebagai referensi dan sumber ilmu, APJHI berkomitmen untuk memperkuat ekosistem riset, menjaga integritas akademik jurnal hukum, dan meningkatkan reputasi jurnal hukum Indonesia di pemeringkatan nasional.
•
CR 36

Koalisi Desak Presiden dan DPR Segera Revisi UU Peradilan Militer, MK Beri Tenggat Dua Tahun

Putusan MK memandatkan UU 31/1997 inkonstitusional jika tidak diubah paling lambat 2 tahun sejak putusan diucapkan. Presiden dan DPR diminta untuk segera merevisi UU 31/1997.
•
Ady Thea DA

Hadapi Risiko Kredit Macet, BPD Diimbau Disiplin Kelola Dokumentasi

BPD wajib mendokumentasikan dan mengarsip pemberian kredit guna mencegah risiko hukum mendatang.
•
CR 36

Delapan Pekerjaan Rumah BPGMN: Transparansi, Pengawasan, hingga Pemulihan Gambut

Pembiayaan harus menerapkan prinsip pencemar membayar. Anggaran negara tidak boleh menggantikan kewajiban pemulihan. Nilai kewajiban, pembayaran, penggunaan dana, tindakan pemulihan, dan hasilnya harus dapat ditelusuri.
•
Ady Thea DA

Konferensi Nasional XI Hukum Perdata Dorong Percepatan Pembaruan Hukum Perikatan

Pembaruan hukum perikatan semakin mendesak karena hakim di seluruh Indonesia menghadapi beragam persoalan hukum baru dalam praktik peradilan, seperti transaksi elektronik, kontrak digital, perikatan lintas yurisdiksi, hingga tanggung jawab hukum yang timbul dari pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
•
Hanifah Dwi Jayanti

Kebangkitan Otoritarianisme Jadi Sorotan Seminar Nasional Fakultas Hukum UGM

Seminar nasional yang membahas ancaman otoritarianisme terhadap demokrasi konstitusional sekaligus mendorong pembaharuan pengajaran hukum tata negara yang kritis, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika kekuasaan.
•
Firyalfatin
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info