Terbaru

Kemenkum Kawal Instrumen Hukum Khusus UU PFII bagi Pelaku Usaha, Hindari Konflik Norma

Kementerian Hukum akan mengawal pembentukan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PFII. Harmonisasi diperlukan agar aturan yang diterapkan kepada pelaku usaha tidak menimbulkan konflik norma dan tetap terpadu dengan sistem hukum nasional.
•
Hanifah Dwi Jayanti

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Ubah Aturan Outsourcing, Jenis Pekerjaan Penunjang Diperketat

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan mengubah aturan outsourcing antara lain memperketat jenis pekerjaan hanya untuk 5 bidang, dan kontrak maksimal 3 kali dengan durasi total 4 tahun.
•
Ady Thea DA

BNI Perkuat Layanan Digital Emerald dan Private Lewat Wondr by BNI

Wondr by BNI memudahkan nasabah Emerald dan Private dalam mengakses kebutuhan perbankan, investasi, serta berbagai layanan.
•
Aji Prasetyo

Bukan Sekadar Jabatan, IHCE 2026 Apresiasi Dampak dan Kontribusi Legal Leader

Exclusive Networking dan Gala Dinner di dalamnya juga menjadi ruang bagi para in-house counsel untuk memperkuat koneksi sekaligus merayakan kontribusi legal leader dalam menghadapi berbagai tantangan dunia usaha.
•
Firyalfatin

Keputusan Bisnis Berujung Rugi, Kapan Menjadi Risiko Hukum?

Hal yang menentukan apakah suatu keputusan bisnis berkembang menjadi risiko hukum adalah proses pengambilan keputusan tersebut.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Di Balik Efisiensi Arbitrase: Ketiadaan Organ Eksekutorial jadi Tantangan bagi Pihak Pemenang

Arbitrase menawarkan berbagai keunggulan bagi pihak terkait, terutama pelaku bisnis, namun pelaksanaannya bukan tanpa tantangan. Ketiadaan upaya paksa untuk mengeksekusi putusan arbiter membuat pihak yang kalah jarang melaksanakan putusan secara sukarela.
•
CR 36

Dari Perizinan hingga Pidana Korporasi, Ini Regulatory Radar yang Perlu Dicermati In-House Counsel

Sejumlah perubahan aturan dinilai perlu segera diantisipasi perusahaan karena berpengaruh terhadap perizinan, pengelolaan tenaga kerja, pemrosesan data pribadi, serta risiko pertanggungjawaban pidana korporasi.
•
Firyalfatin

Transaksi M&A Perlu Struktur Tepat, Ini Pertimbangan Legal dan Risikonya

Karakteristik perusahaan, sektor usaha, status aset, hingga regulasi menentukan struktur dan mekanisme transaksi M&A.
•
Willa Wahyuni

Pertumbuhan PMA Stagnan, Kepastian Hukum Jadi Kunci Gaet Investor Asing

Saat ini, kerangka hukum di Indonesia masih terlalu dinamis, sehingga dapat mempengaruhi ketertarikan investor asing untuk menanamkan modalnya di negara ini. Oleh karena itu, perlu diadakan perbaikan terkait hal ini demi pertumbuhan ekonomi yang berasal dari PMA.
•
CR 36

Dugaan Korupsi ATR/BPN, KPK Ingatkan Nusron Wahid Soal Komitmen Usut Kasus

KPK minta Nusron menjadi teladan dengan menghadiri panggilan berikutnya.
•
Aji Prasetyo

Perubahan Regulasi Bikin Investor Asing Waspada, Kepastian Hukum Jadi Perhatian

Kebijakan maupun regulasi yang berubah berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila mengubah kondisi investasi yang sebelumnya telah diperhitungkan.
•
Willa Wahyuni

Pelayanan Industri Perbankan Semakin Beragam, Peluang In-House Counsel Hadir Lebih Dekat dengan Bisnis

Peran In-House Counsel tidak lagi sebatas pada menjawab yes or no, boleh atau tidak boleh, tetapi berkembang bagaimana tujuan bisnis dapat dicapai dengan tetap berada dalam koridor hukum dan manajemen risiko yang prudent.
•
Firyalfatin

Memandang PDP Sebagai Investasi Korporasi

PDP bisa menimbulkan kepercayaan investor dan pelanggan.
•
Aji Prasetyo

Panja RUU Pemilu Bakal Kaji Putusan MK Soal Ijazah Gibran

Panja RUU Pemilu belum menerima salinan resmi putusan MK terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka. Putusan ini akan dikaji komprehensif dan hasilnya disampaikan kepada publik.
•
Ady Thea DA
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info