Terbaru

Kata Eks Jampidsus Setelah Dapat Uang Diduga Hasil Pemerasan Rp55 Miliar: Dinginkan Dulu

Ferry melaporkan kepada Febrie jika Tan Kian siap memberi Rp50 miliar ketika mertua eks Jampidsus itu meninggal dunia.
•
Aji Prasetyo

Hasil SPI Pendidikan KPK: Masih Banyak Joki Skripsi dan Pemerasan Dana Bos

Meskipun skor naik, KPK menegaskan masih ada celah-celah yang harus diperbaiki.
•
Aji Prasetyo

Kuasa Hukum Pemohon Nilai Putusan MK Buka Jalan Pemakzulan Gibran

Kuasa Hukum pemohon menyebut persoalan yang ditemukan dalam perkara tersebut tidak berhenti pada putusan MK. Temuan mengenai syarat pendidikan Gibran dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah hukum dan politik selanjutnya, termasuk pemakzulan.
•
Hanifah Dwi Jayanti

RUU Hak Cipta Mulai Dibahas, 1.117 DIM dan Aturan AI Jadi Sorotan

RUU Hak Cipta prinsipnya mengatur hak ekonomi, hak moral, pengelolaan lisensi, royalti, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
•
Ady Thea DA

Resmi Usul Inisiatif DPR, Nasib RUU Perampasan Aset Masuk Pembahasan Tingkat I

Pembahasan RUU nantinya tidak hanya diarahkan pada penguatan mekanisme, prosedur, dan substansi perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, tapi juga soal pengawasan setelah aturan tersebut diterapkan.
•
Rofiq Hidayat

Gelar Pemilu Raya, IKA FH Usakti Siap Pilih Ketua Umum Baru Periode 2026-2030

Anggota berharap siapapun yang terpilih dapat menjadi pemimpin yang dapat membangun organisasi ke arah yang lebih baik.
•
CR 36

Fenomena Trial by Social Media, DePA-RI: Hakim Berwenang Mengadili, Bukan Netizen

Pernyataan yang menyebut persidangan di MK ilegal dan Ketua MK Suhartoyo Ilegal seharusnya tidak keluar dari seorang advokat.
•
Aji Prasetyo

Segera Diperiksa, KPK Harap Nusron Wahid Penuhi Panggilan

Panggilan oleh penyidik merupakan suatu kewajiban hukum.
•
Aji Prasetyo

Simak! Ini 13 Aturan Baru dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Termasuk optimalisasi pengawasan ketenagakerjaan melalui penguatan SDM pengawas ketenagakerjaan. Membentuk Komite Pengawasan Ketenagakerjaan.
•
Ady Thea DA

Relatif Baru di Indonesia, Mekanisme ADR Publik Perlu Kedepankan Kesukarelaan dan Kepastian Hukum

Penerapan Alternative Dispute Resolution di sektor publik perlu tetap memperhatikan prinsip kesukarelaan, kewenangan, netralitas, serta akuntabilitas. Prinsip tersebut penting agar aparatur tidak melihat ADR sebagai mekanisme yang berpotensi menimbulkan risiko hukum baru.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Penyelesaian Sengketa dan Advocaat Generaal, Dua Upaya Perkuat Tata Kelola Hukum Negara

Penguatan ADR dan fungsi Advocaat Generaal dinilai penting untuk memperkuat kepastian hukum, mitigasi risiko, dan penyelesaian sengketa di sektor publik.
•
Willa Wahyuni

Tindak Lanjuti Arahan MK, KPK Gelar Rapat Koordinasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Para pihak perlu duduk bersama guna membahas persoalan terkait penghitungan dan pembuktian kerugian keuangan negara secara lebih konkret.
•
Aji Prasetyo

Kecelakaan Kapal Perlu Ditangani dari Lima Perspektif, dari Keselamatan hingga Klaim

Suatu kecelakaan kapal perlu dilihat secara menyeluruh sejak fakta kejadian diperiksa hingga tanggung jawab profesional ditentukan.
•
Firyalfatin
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info