Terbaru

Lapas Mewah Cibinong dan Larangan Perlakuan Khusus Narapidana

Dalam penyelenggaraannya, pemasyarakatan berpegang pada asas persamaan perlakuan dan pelayanan. Status sosial ataupun kemampuan ekonomi narapidana tidak menjadi dasar untuk memperoleh perlakuan yang lebih istimewa.
•
Willa Wahyuni

IKAPI Gandeng Fakultas Hukum Jembatani Kesenjangan Teori dan Praktik Kepailitan dan PKPU

Terdapat perbedaan antara teori yang dipelajari di fakultas hukum dengan persoalan yang ditemukan ketika masuk ke dunia praktik. Oleh karena itu, pengalaman praktisi dapat menjadi bahan bagi akademisi untuk mengembangkan kajian hukum.
•
Hanifah Dwi Jayanti

FH Unsoed Sematkan Pin Apresiasi bagi Mahasiswa Berprestasi 2026

Sebanyak 31 mahasiswa resmi menerima Pin Apresiasi, yang terdiri atas 7 penerima Pin Honor, 4 penerima Pin Gold, dan 20 penerima Pin Silver.
•
Aji Prasetyo

Peradilan Adat Papua Perlu Dioptimalkan, Filep Wamafma: Bukan Sekadar Tradisi

Peradilan adat sebagai salah satu mekanisme penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat Papua.
•
Ady Thea DA

Beda Ancaman Kebebasan Sipil Era Reformasi dan Sekarang Menurut Komisioner Komnas HAM

Peningkatan teknologi informasi menjadi perbedaan kebebasan sipil era reformasi dan saat ini.
•
Aji Prasetyo

Ini 12 Catatan Dewan Guru Besar FH Universitas Indonesia untuk RUU Perampasan Aset

Catatan bakal disampaikan ke DPR. Diantaranya menekankan pentingnya safeguard, kontrol yudisial, perlindungan bagi pihak ketiga hingga kepastian hukum dalam mekanisme perampasan aset.
•
Firyalfatin

Sidang PHPU, Bawaslu Ungkap Tak Diberi Akses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Bawaslu menyatakan tidak dapat mengakses data dan dokumen dalam Sistem Informasi Pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Silon PWP) meski telah mendapatkan pengaktifan akun.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Menata Benang Kusut Aturan Pusat dan Daerah demi Kepastian Hukum

Guna mengatasi disharmonisasi akibat banyaknya peraturan daerah yang tidak sejalan dengan pusat, Kemendagri aktif membina pemda dalam penyusunan perda dan perkada.
•
CR 36

RUU Satu Data Indonesia, DPR Dorong Kriteria Objektif untuk Data Prioritas Nasional

Perlu diatur parameter objektif untuk menentukan kriteria data yang masuk prioritas nasional. Untuk mencegah sentralisasi dan kewenangan yang terlalu luas dalam menetapkan data prioritas nasional.
•
Ady Thea DA

Google Dibebankan 50 Persen Kerugian Negara Kasus Chromebook, Hakim Minta Kejagung Lakukan Penyidikan

Majelis hakim PT DKI juga merekomendasikan agar Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan terhadap pihak-pihak yang disebut memperoleh keuntungan dari perkara pengadaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.
•
Hanifah Dwi Jayanti

KPK Usut TPPU Perkara Wali Kota Madiun Nonaktif

KPK keluarkan Sprindik Umum dan belum ada Tersangka.
•
Aji Prasetyo

Uji KUHAP Baru ke MK, Dua Advokat Persoalkan Penghentian Penyidikan dan Banding Praperadilan

Karena Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) KUHAP dianggap hanya memberikan ruang upaya hukum kepada penyidik.
•
Willa Wahyuni
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info