Terbaru

Karhutla Berulang, MIH UGM Kampus Jakarta Bedah Krisis Tata Kelola dan Ancaman Keamanan Manusia

Karhutla dinilai bukan sekadar persoalan titik api, tetapi krisis ekologi yang berkaitan dengan tata kelola lahan, kewajiban pencegahan, serta ancaman terhadap kesehatan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat.
•
Tim Publikasi Hukumonline

Jangan Asal Rampas Harta! 7 Catatan Akademisi untuk RUU Perampasan Aset

Pelaku tindak pidana yang mencederai norma-norma sosial tak cukup hanya dijatuhi vonis hukum, tapi juga perlu dimiskinkan agar tidak bisa menikmati harta hasil kejahatannya.
•
Ady Thea DA

Ahli Peringatkan Pasal 50A UU P2SK Berpotensi Hancurkan Reputasi Indonesia dan Pacu TPPU

Terdapat tiga inti persoalan pada Pasal 50A UU P2SK.
•
CR 36

Bagya Agung Prabowo Terpilih Pimpin APPHEISI, Fokus Perkuat Profesionalisme Hukum Ekonomi Islam

Di bawah kepemimpinannya, APPHEISI diharapkan terus berperan dalam mengembangkan hukum ekonomi Islam yang responsif, sekaligus berkontribusi bagi pengembangan hukum di Indonesia.
•
Willa Wahyuni

Koalisi Kritisi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan: Diskriminatif Bagi Pekerja Platform Hingga Disabilitas

Undang-undang yang dirancang saat ini tidak boleh sekadar menjadi undang-undang baru, melainkan harus mampu memastikan kesejahteraan buruh, terutama di masa krisis.
•
CR 36

FH YARSI Hadirkan Penyuluhan Hukum di SMAN 30 Jakarta Cegah Kekerasan Seksual di Sekolah

Ada edukasi dan diskusi dua arah antara FH Universitas YARSI dengan pihak SMAN 30 Jakarta.
•
Aji Prasetyo

AIlex for Good Hadir di LPSK, Bantu Advokasi bagi Saksi dan Korban

Kolaborasi antara Hukumonline dan LPSK memiliki tujuan mulia untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat awam di tengah minimnya ilmu-ilmu hukum terkait perlindungan korban yang belum diberdayakan pada lembaga-lembaga pendidikan formal karena berbagai kendala.
•
Firyalfatin

Investigasi Lapas Cibinong: Ditjenpas Periksa Ferdy Sambo dan Temukan Miras Kasi Kamtib

Ditjenpas melakukan pemeriksaan fisik terhadap bangunan dan area terkait, termasuk rumah dinas, SAE, serta administrasi warga binaan dan asimilasi. Pemeriksaan kemudian diperluas terhadap 21 staf Lapas, 14 pejabat struktural, dan tim pengamat pemasyarakatan. Hingga 27 September 2026, total 90 orang telah diperiksa.
•
Hanifah Dwi Jayanti

BEI Berlakukan Batasan Harga Minimum Rp1 dan Penyesuaian Auto Rejection

Perubahan Peraturan ini diatur dalam 2 Surat Keputusan (SK) Direksi BEI yaitu pertama SK nomor Kep-00136/BEI/09-2026 dan SK Direksi BEI Nomor Kep-000137/BEI/09-2026 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-O.
•
Aji Prasetyo

Potensi Legitimasi Penguasaan Lahan Bermasalah dalam UU Pengaturan Reforma Agraria

Reforma agraria seharusnya tidak hanya mengatur redistribusi tanah, tetapi juga memastikan pemulihan hak masyarakat yang kehilangan tanah akibat konflik agraria.
•
Firyalfatin

Mekanisme PBB soal Mineral Kritis Diluncurkan, PWYP Soroti 3 Beban di Daerah Tambang

PBB mendorong kekayaan mineral menjadi lapangan kerja dan kemakmuran di dalam negeri, sementara PWYP menegaskan keadilan di tingkat tapak harus diuji dari kondisi riil yang dialami daerah penghasil dan pengolah mineral kritis, termasuk nikel.
•
Ady Thea DA

Temuan Lapas Fasilitas Mewah di Cibinong, DPR Bakal Panggil Ombudsman dan Ditjenpas

Menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lapas. Didorong agar dilakukan tindakan tegas secara administrasi dan pidana.
•
Ady Thea DA

Ada Perhiasan Diduga Emas dan Uang Asing di Penggeledahan Kanwil BPN Jatim

Perhiasan dan mata uang asing itu merupakan bagian dari total ratusan juta hasil geledah di BPN Jatim.
•
Aji Prasetyo

Komisioner KPPU: Integrasi Layanan Platform Digital Berpotensi Kunci Pasar dan Diskriminasi Pelaku Usaha

Integrasi platform menjadi persoalan ketika pelaku usaha mengunci kegiatan usaha dari hulu ke hilir. Kondisi itu menyulitkan kompetitor masuk ke pasar dan menutup peluang konsumen berpindah ke aplikasi lain.
•
Satrio Alif Febriyanto
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info