Terbaru

Pembahasan MSAA di DPR Diundur

Jakarta, hukumonline. Pergantian Menko Ekuin dari Kwik Kian Gie ke Rizal Ramli, diharapkan akan membawa kejelasan dan kepastian akan nasib MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement). Namun, pembahasan MSAA yang dijadwalkan pada Selasa (29/8) itu ternyata diundur.
•
Leo/APr

Tiga LSM Mengajukan Gugatan kepada PT London Sumatra

Jakarta, hukumonline. PT London Sumatera telah digugat oleh tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perusahaan milik konglomerat dalam perkebunan kelapa sawit ini dianggap telah menggusur masyarakat dengan cara kekerasan.
•
Nay/APr

Lepasnya Joko S. Tjandra Sudah Diduga Sebelumnya

Jakarta, hukumonline. Joko S. Tjandra, Direktur PT Era Giat Prima yang menjadi tersangka dalam kasus Bank Bali, yang dinyatakan lepas dari tuntutan hukum telah mengusik rasa keadilan masyarakat. Namun, pakar pidana sudah menduga sebelumnya Joko akan lepas.
•
Tri/APr

Komisi Ombudsman Siap Menghadapi Gugatan

Jakarta, hukumonline. Komisi Ombudsman siap menghadapi gugatan Heru Tjahyono. Bahkan, Komisi Ombudsman menilai gugatan ini hanya coba-coba. Sayangnya, komisi ini tidak mengkonfirmasikan laporan kepada pihak lawannya.
•
Tri/APr

Kejagung Mengeluarkan SP3 Djamaludin

Jakarta, hukumonline. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Djamaludin Soerjohadikusumo, mantan Menteri Kehutanan periode 1993-1998 yang diduga telah melakukan KKN di Departemen Kehutanan hingga merugikan negara Rp144 miliar.
•
Tri/Zae

Adi Andojo: Kasus Hakim Agung Suap Bukan Dendam

Jakarta, hukumonline. Ketua Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi (TGPK) Adi Andojo Soetjipto menyatakan bahwa pengungkapan kasus tiga hakim agung yang diduga terkena suap bukan karena dendam pribadinya
•
Tri/APr

Bapepam Terbitkan Surat Edaran Umur Piutang

Jakarta, hukumonline. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mencabut keputusan beserta lampirannya untuk menghindari tumpang tindih pengaturan modal kerja bersih. Ketua Bapepam juga menerbitkan surat edaran mengenai penentuan umur piutang.
•
Bam/APr

Moneter Indonesia Digugat Mantan Karyawannya

Jakarta, hukumonline. Ini pelajaran penting bagi pengusaha: ‘bayarlah upah karyawan sebelum kering keringatnya. Gara-gara telat membayar gaji dan tidak sesuai kontrak, perusahaan di bidang media cetak dan pimpinannya digugat oleh mantan karyawannya.
•
Leo/Fat

Dua Anak Perusahaan BI Sarang Korupsi

Jakarta, hukumonline. Dua anak perusahaan Bank Indonesia (BI) diduga menjadi sarang terjadinya tindak pidana korupsi. Kerugian yang ditimbulkan oleh manajemen kedua perusahaan tersebut sebesar AS$1 miliar.
•
Tri/Zae

DPR Akan Mengadakan Hak Angket Buloggate dan Bruneigate

Jakarta, hukumonline. Mayoritas anggota DPR setuju untuk diadakan hak angket Buloggate dan Bruneigate. Namun dalam voting, ternyata lebih banyak anggota yang menolak hak angket untuk dana non-budgeter.
•
Nay/APr

Joko S. Tjandra Diputus Lepas

Jakarta, hukumonline. Joko S. Tjandra, tersangka dalam kasus Bank Bali, kini bisa tersenyum lebar. Majelis hakim memutuskan, bos Grup Mulia ini lepas, meskipun perbuatan Joko terbukti secara hukum.
•
Tri/Zae

Pengadilan Tolak Permohonan Praperadilan Syahril Sabirin

Jakarta, hukumonline. Upaya Syahril Sabirin, Gubernur Bank Indonesia nonaktif, mengajukan permohonan praperadilan terhadap Jaksa Agung Marzuki Darusman kandas di tengah jalan. Permohonan praperadilan Syahril ditolak pengadilan. Namun kuasa hukum Syahril menilai, pertimbangan putusan pengadilan aneh.
•
Ari/Bam

Dana Yayasan Mengalir ke Perusahaan Cendana

Mantan Presiden Soeharto menjadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai ketua yayasan yang dipimpinnya. Berdasarkan surat dakwaan yang akan dibacakan pada sidang perkara Soeharto nanti, bekas orang nomor satu di Indonesia ini telah menyalahgunakan kekuasaannya melalui yayasan hingga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 5 triliun.
•
APr

Sebagian Kejahatan Dunia Maya Masih Samar

Jakarta, hukumonline. Kejahatan dunia maya (cyber crime) di Indonesia belum jelas aturan hukumnya. Petugas tidak mempunyai pegangan untuk menangani cyber crime yang masih samar.
•
Muk/APr

Menghindari Delik Pers, Perlu Perjanjian Agen dan Penerbit

Jakarta, hukumonline.Para agen media cetak hendaknya terlebih dulu membuat perjanjian dengan penerbit. Hal itu dimaksudkan untuk menghindarkan agen dari keharusan bertanggung jawab terhadap isi media yang mereka distribusikan.
•
Tri/Rfl
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info