Terbaru

Selandia Baru Mendukung Pengembalian Aset Soeharto

Jakarta, hukumonline. Harta keluarga Soeharto memang ada di tujuh penjuru angin, termasuk di Selandia Baru. Pemerintah Selandia Baru siap membantu pengembalian aset mantan Presiden Soeharto dan keluarganya di Selandia Baru yang diperoleh dengan cara melanggar hukum.
•
Muk/APr

Direksi Bank of Amerika Bayar AS$2,5 juta ke Kas Perusahaan

Jakarta, hukumonline Hati-hati memberi hadiah, sekalipun kepada mereka yang telah memberikan andil bagi perusahaan. Alih-alih mau memberikan hadiah, Direksi Bank of America harus membayar AS$ 2,5 juta ke kas perusahaan.
•
Leo/APr

Meski Dihujani Kritik, Kabinet Harus Diberi Kesempatan

Jakarta, hukumonline. Yang tidak memiliki kesopanan bukanlah rakyat dan pengkritik Gus Dur, tapi Presiden Abdurrahman sendiri. Dan yang salah selama ini bukan kabinet tapi Gus Dur sendiri. Karena itu, Gus Dur yang harus diganti, bukan kabinet.
•
Tri/Rfl

Bisnis Multimedia Butuh Investasi Asing

Jakarta, hukumonline. Dalam pengembangan bisnis multimedia, Indonesia tertinggal dibandingkan negara Asia lainnya. Karena membutuhkan biaya besar, bisnis multimedia membutuhkan investasi asing dan dukungan pemerintah.
•
Muk/APr

Para Penyuap Hakim Agung Bisa Dihukum

Jakarta, hukumonline. Tiga hakim agung yang menjadi tersangka dalam kasus suap merasa diperlakukan tidak adil. Yahya Harahap, mantan hakim agung yang merupakan salah satu tersangka, pernah mengungkapkan mengapa penyuap juga tidak diusut oleh Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi (TGPK). Padahal penyuap pun mestinya ikut dihukum.
•
Nay/APr

Hakim Pengadilan Soeharto Gunakan Ruang Rias Pengantin

Jakarta, hukumonline.Pihak-pihak yang terkait dengan pengadilan Soeharto tampaknya sangat serius mempersiapkan momen bersejarah itu. Hari ini, Jumat (25/8), Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Lalu Mariyun mengunjungi auditorium Gedung A Departemen Pertanian, tempat akan digelarnya sidang pengadilan atas mantan orang nomor satu Indonesia itu.
•
Tri/Rfl

Intervensi Pengadilan, Ombudsman Menuai Gugatan

Untuk pertama kalinya Komisi Ombudsman Nasional menuai gugatan. Gugatan diajukan Heroe Tjahyono, alias Oe Hong Tjoe, dan Lanni Wijaya Oeiy ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat (25/8).
•
Tri/Rfl

Amandemen UUD Hambat Pembentukan Peradilan HAM

Jakarta, hukumonline. Pasal 28 I (1) Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) akan menjadi hambatan untuk mengadili pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang terjadi pada masa lalu. Azas non-retroaktif yang terkandung dalam pasal tersebut melegalisasikan seseorang tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
•
Leo/APr

RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Menunggu Masukan

Ada kabar gembira bagi masyarakat Indonesia. Terutama bagi pihak-pihak yang selama ini merasa kesulitan dalam mendapatkan informasi-informasi dari pemerintah, misalnya mendapatkan salinan peraturan, keputusan pengadilan, dan informasi-informasi lain.
•
Nay/APr

Pelaku Industri Internet Menilai Pemerintah Tidak Konsisten

Jakarta, hukumonline. Kalangan pelaku industri internet menilai pemerintah tidak konsisten dan bingung dalam merespons perkembangan industri internet dan Teknologi Informasi (TI). Mereka meminta kepada Pemerintah untuk menunda regulasi pemerintah dalam bidang internet secara khusus, seperti undang-undang cyberlaw.
•
Muk/APr

ICW Menolak Prijadi sebagai Menkeu

Jakarta, hukumonline. Gelombang penolakan pengangkatan Prijadi Praptosuhardjo sebagai Menkeu terus berlangsung. Melalui surat tertanggal 24 Agustus 2000, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan kepada Presiden Abdurrahman Wahid bahwa mantan Direktur Korporasi BRI itu terlibat KKN. Karena itu, pengangkatan Prijadi harus dibatalkan.
•
Rfl

BPHN Akan Kerdil Kalau Tetap di Eksekutif

Jakarta, hukumonline. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) akan lebih mandiri jika lebih diberdayakan. BPHN dinilai akan tetap kerdil kalau tetap di eksekutif.
•
Leo/APr

Pengadilan Soeharto Sudah Terlambat

Jakarta, hukumonline. Pada 31 Agustus 2000 ini akan dimulai pengadilan atas mantan Presiden Soeharto di aula Departemen Pertanian, Jakarta Selatan. Dakwaan sudah disiapkan. Kendati begitu, masih ada yang beranggapan pengadilan itu sudah terlambat.
•
Tri/Rfl

Jasa VoIP Internasional Bakal Dilarang

Jakarta, hukumonline. Harapan bagi operator VoIP (Voice Over Internet Protocol) internasional hampir pupus. Penyelenggaraan jasa VoiP atau telepon via internet hanya diselenggarakan dengan cakupan nasional. Konsumen buntung, lalu siapa yang mengambil untung?
•
APr

Penahanan Syahril Sesuai Prosedur Hukum

Jakarta, hukumonline. Jaksa Agung Marzuki Darusman membantah bahwa penahanan terhadap Gubernur BI (nonaktif) Syahril Sabirin tidak didasarkan alasan hukum. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, Jaksa Agung memerintahkan penahanan Syahril karena dikhawatirkan akan merusak/menghilangkan barang bukti dan melakukan tindak pidana lagi.
•
Tri/Rfl
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info