Terbaru

Jaksa Agung: Kami Berkeyakinan Kasus Soeharto Diteruskan

Jakarta, Hukumonline. Status mantan presiden Soeharto resmi menjadi terdakwa dalam kasus tujuh yayasan yang dipimpinnya. Bertepatan dengan pembukaan Sidang Tahunan MPR pada 7 Agustus 2000, Soeharto mulai diadili.
•
Inay/APr

Kehadiran Soeharto di Pengadilan Mutlak

Jakarta, Hukumonline. Kehadiran mantan Presiden Soeharto dalam pengadilan nanti mutlak diperlukan. Namun kesehatan Soeharto dapat menghalangi kehadirannya di pengadilan. Mungkinkah pengadilan Pak Harto dilakukan secara in absentia (tanpa kehadiran terdakwa)?
•
Tri/Inay/APr

Suwoto Mulyosudarmo: Perlu Dipertimbangkan Sistem Campuran

Jakarta, Hukumonline. Melihat kondisi yang ada, sudah saatnya Indonesia menerapkan sistem pemerintahan campuran, yaitu sistem pemerintahan presidensil dan parlementer. Sistem pemerintahan campuran akan mengurangi kekuasaan presiden yang selama ini sudah menjadi tuntutan masyarakat.
•
Rfl/Inay

Status Soeharto Berubah Menjadi Terdakwa

Jakarta, Hukumonline. Nasib mantan presiden Soeharto makin jelas. Status Soeharto berubah dari tersangka menjadi terdakwa. Masa penahanan Soeharto pun diperpanjang 20 hari.
•
Tri/APr

Perlu Dibentuk Komisi Negara untuk Mengganti UUD ‘45

Jakarta, Hukumonline. Proses perubahan UUD '45 yang disiapkan oleh Panitia Ad Hoc I (PAH I) MPR tampaknya kurang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Karena itu, perlu dibentuk Komisi Negara yang bertugas untuk mempersiapkan rancangan perubahan/pergantian konstitusi RI yang lebih bersifat menyeluruh.
•
Rfl/APr

Pemilihan Presiden Langsung Penuh Konsesi Politik

Jakarta, Hukumonline Usulan pemilihan presiden langsung akan disodorkan dalam Sidang Tahunan MPR. Namun, alternatif pemilihan presiden melalui MPR yang diusulkan oleh Fraksi Reformasi dinilai penuh konsesi politik.
•
Inay/APr

Hukuman Joko S. Tjandra Terlalu Ringan ?

Jakarta, Hukumonline. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Joko S. Tjandra, terdakwa kasus Baligate, hanya 18 bulan ternyata menimbulkan polemik. Beberapa praktisi hukum dan masyarakat menganggap tuntutan tersebut terlalu ringan.
•
Tri/Apr

RUU tentang HaKI Bukan Prioritas DPR

Jakarta, Hukumonline. Rencana Dirjen HaKI Zen Purba untuk mengegolkan tiga Rencana Undang-undang (RUU) berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) agaknya tidak berjalan mulus. Pasalnya masih banyak persepsi yang berbeda mengenai HaKI dan RUU-nya.
•
Tri/APr

Hakim Ad Hoc Mulai Bersidang di Pengadilan Niaga

Jakarta, Hukumonline. Selamat datang hakim adhoc! Teka-teki hakim ad hoc di Pengadilan Niaga (PN) terpecahkan sudah. Elyana, SH tampil sebagai hakim ad hoc pertama yang bersidang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
•
Leo/APr

Usulan Forum Utusan Daerah Mulai Terganjal

Jakarta, Hukumonline. Harapan Forum Utusan Daerah (FUD) untuk membentuk Fraksi Utusan Daerah mulai terganjal. Fraksi-fraksi besar tidak memberikan dukungan dan bahkan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) menolak usulan pembentukan Fraksi Utusan Daerah.
•
Ari/APr

Dirjen HaKI: Pembajak HaKI Itu Pencuri

Jakarta, Hukumonline. Apa bedanya pembajak dan pencuri? Pembajak dan pencuri sama-sama pelaku tindak kejahatan. Namun istilah ‘pembajak' dianggap lebih terhormat dari pencuri. Pantas saja para pembajak tidak merasa dirinya pencuri.
•
Muk/APr

PAH II Menyepakati Rantap Perubahan Tatib MPR

Jakarta, Hukumonline. Panitia Ad Hoc (PAH) II Badan Pekerja (BP) MPR akhirnya menyepakati Rancangan Ketetapan (Rantap) tentang perubahan pertama dan kedua Tata Tertib (Tatib) MPR untuk diajukan dalam Sidang Tahunan mendatang. Rantap ini dinilai oleh beberapa kalangan dapat mempermudah Sidang Tahunan (ST) menjadi Sidang Istimewa.
•
Ari/APr

Jimly Asshiddiqie: Lebih Baik UUD 1945 Diganti UUD 2000

Jakarta, Hukumonline. Amandemen Undang-undang Dasar (UUD) menjadi salah satu agenda utama Sidang Tahunan MPR. Namun di tengah perdebatan amandemen itu muncul gagasan baru: mengganti UUD 1945 dengan UUD 2000. Alasanya sederhana: dari pada repot-repot mengganti pasal demi pasal, mengapa tidak diubah sekaligus.
•
Inay/APr

Penegakan Hukum HaKI di Indonesia Belum Efektif

Jakarta, Hukumonline. Penegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia belum efektif, sehingga pembajakan, plagiat, dan pelanggaran HaKI terus marak. Selain sosialisasinya lemah, masih sedikit penegak hukum yang memahami masalah HaKI.
•
Fat/APr

Modus Operandi Cyber Crime Makin Canggih

Jakarta, Hukumonline. Tak perlu jauh-jauh berguru masalah legislasi cyber crime (kejahatan di dunia maya). Pergi saja ke negeri jiran, Malaysia atau Singapura. Dua negara ini selangkah lebih maju dalam penanganan cyber crime.
•
Muk/APr
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info