Terbaru

Pemilihan Presiden Langsung Mencegah Diktator Parlementarian

Jakarta, Hukumonline. Nama diktator biasanya dihubungkan dengan pemimpin yang otoriter. Namun, nama diktator juga untuk parlemen. Lengkapnya: diktator parlementarian. Untuk mencegah diktator parlementarian, dengan Pemilihan Presiden secara Langsung (PPL) yang melibatkan partisipasi rakyat.
•
Ari/APr

Aktor-aktor Pelanggaran HAM di Timtim Akan Segera Diumumkan

Jakarta, Hukumonline Meskipun Timor Timur (Timtim) telah merdeka, pengusutan terhadap pelanggar Hak Azasi Manusia terus berlangsung. Bahkan, nama-nama pelanggar HAM itu akan segera diumumkan.
•
Tri/APr

Fraksi Menyambut Positif Wapres Laksanakan Tugas Pemerintahan

Jakarta, Hukumonline. Gagasan Presiden Abdurrahman Wahid yang akan menugaskan Wakil Presiden (Wapres) Megawati Soekarnoputri untuk melaksanakan tugas pemerintahan disambut positif oleh fraksi. Namun, konsekuensi pembagian tugas Presiden dan Wapres ini adalah mengamandemen UUD 1945.
•
Inay/APr

Soeharto Kembali Berstatus Tahanan Kota

Jakarta, hukumonline. Masa penahanan mantan Presiden Soeharto diperpanjang lagi hingga 6 September 2000. Kali ini penahanan terhadap Soeharto ditetapkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
•
Tri/APr

Putra Sinar Prima Dinyatakan Pailit

Jakarta, Hukumonline. PT Putra Sinar Prima (PSP) dinyatakan pailit karena tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar promissory notes (PN) senilai Rp2 miliar.
•
Leo/Apr

Pemberhentian Sementara Presiden Tidak Perlu

Jakarta, Hukumonline. Pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan alternatif pemberhentian sementara Presiden. Apalagi ada mekanisme bila Presiden berhalangan.
•
Ari/APr

Jaksa Bakal Kebanjiran Order Memeriksa Kasus BLBI

Jakarta Hukumonline. Penyimpangan penyaluran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) agaknya dapat menjadi pekerjaan sekaligus berkah bagi para jaksa. Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menurunkan sedikitnya 40 jaksa untuk memeriksa 48 bank yang melakukan penyimpangan dana BLBI.
•
Tri/APr

Dakwaan Terhadap Bob Hasan Sama dengan Soeharto

Jakarta, Hukmonline Mantan raja kayu Mohammad Bob Hasan agaknya akan mengikuti jejak mantan Presiden Soeharto. Berkas perkara Bob, orang kepercayaan Soeharto dulu, dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Dakwaan terhadap Bob hampir sama dengan Soeharto: soal korupsi.
•
Tri/APr

RUU Pengadilan HAM belum Mengakomodasi Statuta Roma

Jakarta, Hukumonline. Rancangan Undang-undang (RUU) Pengadilan Hak Azasi Manusia (HAM) belum mengakomodasi Status Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional dan konvensi internasional lainnya. Apa implikasinya?
•
Leo/APr

Proses Likuidasi Mendahului Pembagian Budel Pailit

Jakarta, Hukumonline. Keberatan yang diajukan Tim Likuidasi SBU (Sejahtera Bank Umum) atas penetapan budel (harta kekayaan) pailit yang dikeluarkan oleh Hakim Pengawas ternyata ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga.
•
Leo/APr

Gus Dur Termasuk 53 Saksi yang Akan Dipanggil dalam Kasus Buloggate

Jakarta, Hukumonline Presiden Abdurrahman Wahid termasuk 53 nama yang akan dipanggil untuk diminta kesaksiannya dalam kasus raibnya dana Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera) Warga Bulog senilai Rp35 miliar. Akankah Gus Dur menjadi saksi kunci untuk membuka Buloggate?
•
Tri/APr

Persidangan Pertama Kasus Soeharto Setelah Sidang Tahunan MPR

Jakarta, Hukumonline Setelah Sidang Tahunan MPR, persidangan kasus mantan Presiden Soeharto akan digelar oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Meskipun belum ditentukan tanggalnya, sidang itu akan diadakan pada Agustus 2000 ini.
•
Tri/APr

Ketua DPR: Tugas Pemerintahan Sebaiknya Dikendalikan Wapres

Jakarta, Hukumonline. Tugas dan wewenang Wakil Presiden (Wapres) hingga kini belum terang. Ketua DPR Akbar Tandjung mengusulkan Wakil Presiden menangani tugas pemerintahan yang bersifat operasional, sedangkan Presiden menangani hal-hal yang strategis.
•
Ari/APr

Andersen Consulting Menang Melawan Arthur Andersen

Jakarta, Hukumonline. Setelah melalui proses pemeriksaan arbitrase selama lebih kurang 32 bulan, akhirnya Andersen Consulting (AC) memenangkan kasusnya melawan Arthur Andersen (AA).
•
Leo/APr

Lagi, Permohonan PKPU Grup Ongko Dikabulkan

Jakarta, Hukumonline. Grup Ongko bisa sedikit bernafas lega. Satu lagi permohonan PKPU Grup Ongko dikabulkan dan memperoleh PKPU selama 45 hari. Bahkan, debitur mengajukan rencana perdamaian dalam jangka 30 tahun.
•
Leo/APr
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info