Terbaru

Permohonan Pencabutan Kepailitan oleh Kurator Dikabulkan

Jakarta, hukumonline. Satu lagi kasus menarik terjadi di Pengadilan Niaga. Majelis Hakim yang diketuai oleh Sujatno, SH, mengeluarkan penetapan untuk mencabut kepailitan PT Indomas Pratamacitra (IP) atas permintaan kurator pada Rabu (16/8).
•
Leo/Apr

Kejagung Siap Menghadapi Permohonan Praperadilan Syahril Sabirin

Jakarta, hukumonline. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah siap menghadapi permohonan praperadilan Syahril Sabirin, Gubernur Bank Indonesia nonaktif yang menjadi tersangka dalam kasus Bank Bali. Alasannya, kewenangan Kejagung sudah memenuhi KUHAP.
•
Tri/APr

Amandemen UUD '45 Diharapkan Selesai Pada 2002

Jakarta, hukumonline. Pembahasan amandemen UUD 1945 belum rampung karena jumlah pasal yang dibahas terlalu banyak dan pembahasan yang alot. Namun diharapkan, amandemen UUD 1945 selesai pada 2002
•
Ari/APr

Lokasi Pengadilan Soeharto Mungkin di Luar Pengadilan

Jakarta, hukumonline. Lokasi sidang pengadilan mantan Presiden Soeharto kemungkinan di luar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun masyarakat bersiap-siaplah kecewa karena mungkin Soeharto tidak hadir di persidangan.
•
Muk/APr

Kuasa Hukum Sapuan Meminta Penangguhan Penahanan

Jakarta, hukumonline. Mantan Wakil Bulog, Sapuan, yang menjadi terdakwa dalam Kasus Bulog tidak hadir dalam persidangan. Kuasa hukum Sapuan meminta penahanan Sapuan ditangguhkan.
•
Tri/APr

Fraksi Utusan Daerah Berfungsi Pada Akhir 2000

Jakarta, hukumonline. Keinginan Forum Utusan Daerah untuk berubah menjadi Fraksi Utusan Daerah (FUD) sebentar lagi mencapai kenyataan. Komisi B menyetujui pembentukan Fraksi Utusan Daerah di Majelis Perusyawaratan Rakyat pada akhir 2000.
•
Ari/Mz

Satu Kompi Polisi Akan Mengamankan Sidang Kasus Soeharto

Jakarta, hukumonline. Sidang pengadilan Soeharto agaknya bakal dibanjiri massa. Untuk mengamankan persidangan mantan orang nomor satu di Indonesia, Polisi akan menyiapkan satu kompi pasukan.
•
Tri/APr

Syahril Sabirin Minta Dibebaskan

Jakarta, Hukunonline Syahril Sabirin, Gubernur Bank Indonesia nonaktif mengajukan permohonan praperadilan terhadap Jaksa Agung Marzuki Darusman. Dalam permohonannya, Syahril meminta kejaksaan membabaskan segera dirinya dan merehabilitasi namanya.
•
Tri/APr

Pertemuan 11 Februari 1999 Tetap Misteri

Jakarta. Hukumonline Pertemuan tanggal 11 Februari 1999 di Hotel Mulia Senayan agaknya menjadi kunci penting kasus Bank Bali. Jaksa yakin pertemuan 11 Februari itu benar-benar terjadi. Namun penasehat hukum terdakwa Joko S. Tjandra bersikukuh bahwa pertemuan itu tidak ada.
•
Tri/APr

Komisi A Hasilkan 7 Putusan Amandemen

Jakarta, hukumonline. Setelah rapat maraton yang dilakukan sampai dengan Senin malam ini (14/8), akhirnya Komisi A menghasilkan 7 buah hasil keputusan Komisi A.
•
Bip/Erni/APr

Sepuluh Bank Penyeleweng Dana BLBI Mulai Diusut

Jakarta, hukumonline. Jaksa Agung Marzuki Darusman mulai beraksi untuk menindak para bankir yang diduga menyeleweng dana BLBI. Sepuluh bank akan diprioritaskan untuk mulai diusut. Dan setelah itu bersiap-siaplah 38 bank lainnya!
•
Tri/APr

Fungsi Pengawasan BI dan BPK Diusulkan untuk Dihilangkan

Jakarta, hukumonline. Bank Indonesia (BI) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus siap-siap menerima pil pahit. Kewenangan kedua lembaga ini bakal terpangkas bila usulan fungsi pengawasan BI dan BPK disetujui untuk dicabut dicabut.
•
Ifa/APr

Penasehat Hukum Joko S. Tjandra Dinilai Salah Persepsi

Jakarta, hukumonline. Jaksa Penuntut Umum menilai penasehat Joko S. Tjandra, salah satu aktor Kasus Bank Bali, salah persepsi menafsirkan perbuatan melawan hukum. Jaksa tetap pada tuntutannya semula.
•
Tri/APr

Masih Ada Kontroversi RUU Profesi Advokat

Jakarta, Hukumonline. Rancangan Undang-undang (RUU) Profesi Advokat sedang digodok. Namun, beberapa pasal dalam RUU ini dapat menimbulkan kontroversi.
•
APr

Ada Upaya untuk Mensakralisasi Konstitusi

Jakarta, hukumonline. Angin reformasi agaknya tidak mendorong semangat untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi. Buktinya, dari 76 pasal yang sudah disiapkan oleh Panitia Ad Hoc (PAH) I BP MPR, baru dua pasal yang disetujui.
•
Inay/APr
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info