Terbaru

Keberadaan DPD Masih Diperdebatkan

Jakarta, Hukumonline. Sosialisasi hasil-hasil yang telah dihasilkan Panitia AdHoc (PAH) I kepada anggota fraksi masih lemah. Beberapa anggota MPR yang tergabung dalam Komisi A masih saja ada yang mempertanyakan sesuatu yang sudah disepakati bulat oleh PAH I.
•
Rfl/APr

Amandemen UUD '45 Bisa Ditunda Sampai Sidang Tahunan Mendatang

Jakarta, hukumonline. Amandemen UUD '45 tampaknya tidak akan tuntas pada Sidang Tahunan ini. Apalagi Ketua DPR Akbar Tandjung telah memberikan sinyal bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditunda sampai Sidang Tahunan mendatang.
•
Ari/Tri/APr

Mayoritas Fraksi Mendukung Pembentukan Fraksi Utusan Daerah

Jakarta, hukumonline. Lobi-lobi yang dilakukan oleh Forum Utusan Daerah agaknya membuahkan hasil. Sebelum Sidang Tahunan, gagasan pembentukan Fraksi Utusan Daerah (FUD) dipandang sebelah mata. Namun, kini hampir semua fraksi di MPR mendukung terbentuknya FUD di MPR.
•
Erni/APr

Amandemen UUD 1945 dalam Ancaman

Jakarta Hukumonline. Pembahasan materi amandemen Undang-undang Dasar (Undang-Undang Dasar) 1945 tidak terarah. Fraksi lebih mementingkan partainya daripada kepentingan rakyat.
•
Rfl/APr

Peran Politik TNI/Polri di Parlemen Belum Habis

Jakarta, Hukumonline. Semua fraksi menyetujui pemisahan Polri dengan TNI. Namun, peran politik Fraksi TNI/Polri di parlemen agaknya belum habis. Sebagian fraksi mengusulkan Fraksi TNI/Polri masih ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat hingga tahun 2009.
•
Tri/APr

Hampir Seluruh Fraksi Usulkan Pelimpahan Wewenang Presiden ke Wapres Lewat Tap

Jakarta, Hukumonline.Dalam Rapat Sub Komisi C dengan agenda membahas pendapat antar-fraksi atas pengantar musyawarah mengenai laporan progress report presiden, hampir seluruh fraksi dalam tanggapannya menekankan pada masalah pelimpahan sebagian tugas dan wewenang Presiden ke Wapres.
•
Leo/APr

Proses Pembuatan Paket Kepmen Telekomunikasi Tidak Transparan

Jakarta, Hukumonline Pembahasan Keputusan Menteri (Kepmen) Perhubungan dilakukan secara tertutup. Padahal Kepmen ini ditunggu-tunggu oleh pelaku bisnis telekomunikasi.
•
Muk/AH/APrt

Keppres tentang Larangan Multimedia Akan Direvisi

Jakarta, Hukumonline. Departemen Penerangan (Deppen) sudah tutup, tetapi departemen ini masih membuat pekerjaan rumah yang membuat pusing orang-orang multimedia. Keppres No.96 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang melarang asing masuk multimedia ternyata atas masukan Deppen. Oleh karena itu Keppres yang bikin heboh itu akan direvisi.
•
Muk/APr

Ini Dia Dakwaan Soeharto

Jakarta, Hukumonline. Hampir pasti Soeharto didakwa dengan Pasal mengenai Korupsi. Dana dari yayasan ternyata disalurkan perusahaan yang terafiliasi dengan Keluarga Cendana. Besarnya dana yang bocor itu Rp4,864 triliun.
•
TIHo

F-PKB akan Walk Out bila Konstitusi Dilabrak

Jakarta, Hukumonline. Aroma membentengi Gus Dur ternyata tetap kuat di kubu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB). Mereka mengancam akan walk out bila ada pembahasan materi sidang yang melabrak konstitusi. Contohnya, soal pembagian kekuasaan antara Presiden dan Wapres.
•
Inay/Rfl

Online Contract Belum Dapat Diterapkan Sepenuhnya di Indonesia

Jakarta, Hukumonline Kontrak secara online belum dapat diterapkan sepenuhnya di Indonesia. Ada jenis-jenis kontrak yang tidak dapat bisa dilakukan secara online.
•
Agus

BPPN Menang Lagi di Pengadilan Niaga

Jakarta, Hukumonline. Untuk kedua kalinya, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menang lagi di pengadilan Niaga. Kali ini yang dipailitkan adalah PT Mahajaya Gemilang.
•
Leo/Apr

Untuk Pertama Kali, Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit

Jakarta, Hukumonline. Ini sejarah bagi dunia asuransi. Untuk pertama kalinya, perusahaan asuransi dinyatakan pailit. Wataka General Insurance pailit sebagai penjamin dari PT Citra Harum Sentosa yang mempunyai utang hanya Rp227 juta!
•
Leo/Apr

Menkumdang Bantah Ada Pelimpahan Tugas dari Presiden ke Wapres

Jakarta, Hukumonline.Pemberian tugas dari Presiden kepada Wakil Presiden tetap dalam sistem pemerintahan presidensial. Tak ada pelimpahan tugas dan wewenang seperti yang diberitakan beberapa media massa.
•
Muk/Apr

Saksi-Saksi Kasus Bank Bali Saling Membantah

Jakarta, hukumonline. Mantan Menteri Negara Pembinaan BUMN Tanri Abeng membantah pernah bertemu dengan wakil bendahara Partai Golkar, Marimutu Manimaren, untuk membicarakan pencairan tagihan Bank Bali (BB). Tanri bahkan telah melaporkan Marimutu ke Mabes Polri karena dianggap mencemarkan nama baiknya.
•
Tri/Rfl
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info