Terbaru

Indonesia Bukan Lagi Pelanggar HaKI Utama

Jakarta, Hukumonline.Indonesia tidak lagi menempati nomor satu bagi para pembajak. Peringkat Indonesia telah turun dari Priority Watch List (PWL) menjadi Watch List (WL). Untuk sementara Indonesia dapat terbebas dari ancaman atau sanksi retalisasi perdagangan Amerika Serikat.
•
Ari/APR

Pemerintah Menanyakan Penjaminan Kapal Amsterdam ke Kedubes Belanda

Jakarta, Hukumonline. Departemen Hukum dan Perundang-undangan (Depkumdang) meminta MA untuk mengambil langkah-langkah berkaitan dengan kapal Amsterdam berbendera Belanda yang sekarang berlabuh di dockyard Singapura. Depkumdang akan menanyakan penjaminan yang telah diberikan oleh Kedubes Belanda.
•
Tri/Ifa/Apr

Fit and Proper Test Calon Hakim Agung yang Kurang Proper

Fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon hakim agung oleh Panja Komisi II DPR berakhir pada Senin,17 Juli 2000 berakhir. Beragam pandangan dikeluarkan oleh praktisi hukum, kalangan LSM, pengamat, dan wartawan. Ada yang mencerca kinerja Panja yang dinilai dari kualitas pertanyaannya, tapi ada yang menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Panja cukup lumayan.
•
Fik/Apr

Muladi Akan Mundur Bila Tidak Jadi Ketua MA

Jakarta, Hukumonline. Belum lagi menjadi hakim agung, Muladi ingin menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA). Bahkan, mantan Menteri Kehakiman ini menyatakan akan mundur sebagai hakim agung jika tidak dapat menjadi Ketua MA.
•
Inay/APr

Tukang Becak Akan Mengajukan Judicial Review

Jakarta, Hukumonline. Para tukang becak akan mengajukan judicial review jika mereka kalah banding dari tergugat, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Sidang ke-16 tukang becak melawan Gubernur memasuki tahap pembacaan kesimpulan kesimpulan.
•
Ari/Apr

Penahanan Haryogi Maulani Akan Diperpanjang Dua Bulan

Jakarta, Hukumonline. Majelis hakim yang memimpin sidang kasus Haryogi Maulani menyatakan bahwa masa penahanan Haryogi diperperpanjang. Setelah mendekam dalam tahanan Sejak bulan April 2000, putra mantan Kabakin, Letjen Purn. ZA Maulani, kemungkinan akan mendekam 60 hari lagi.
•
Ari/Apr

Amin Aryoso: Satu-Dua Anggota Panja Bisa Melakukan Fit and Proper Test

Banyak anggota Panja yang tidak hadir dalam fit and proper test.
•
Tri/AP

Abdul Qadir Djaelani: Gus Dur Banyak Melakukan Pelanggaran Hukum

Jakarta, Hukumonline. Abdul Qadir Djaelani, anggota DPR RI dari Fraksi Bulan Bintang (FBB) menilai, Presiden Abdurrahman Wahid telah banyak melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu ia mengusulkan pada sidang tahunan nanti, MPR menolak pertanggungjawaban Gus Dur.
•
Tri/Apr

Soal Calon Hakim Agung, DPR Beda Penafsiran dengan MA

Jakarta, Hukumonline. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki penafsiran apa adanya terhadap Pasal 7 Ayat 1 UU No.14/1985. Penafsiran DPR ini berbeda dengan Mahkamah Agung (MA) yang melihat syarat dalam pasal tersebut bersifat fleksibel yang dapat dikesampingkan.
•
Inay/Apr

Toton Suprapto: MA Bukan Mau Mengintervensi DPR

Hukumonline, Jakarta. Mahkamah Agung akhirnya mengakui surat Ketua Mahkamah Agung (MA) ke DPR karena alasan banyaknya calon hakim agung yang diusulkan MA banyak yang tidak lolos seleksi administrasi dan verifikasi. Namun, Toton Suprapto, salah seorang hakim agung, juga menyatakan bahwa MA tidak bermaksud mengintervensi DPR.
•
Tri/mz

Calon Hakim Agung Tidak Tegas Menjawab Soal Suap

Jakarta, Hukumonline. Calon hakim agung memberikan jawaban yang tidak tegas, terutama berkaitan dengan kasus korupsi pada saat fit and proper test, (uji kelayakan dan kepantasan) pada 14 Juli 2000. Penilaian ini diungkapkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Yusril Ihza Mahendra saat menghadiri kegiatan tersebut di DPR.
•
Inay/Apr

Kasus KKN Soeharto Akan Dilimpahkan ke Pengadilan

Jakarta, Hukumonline. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) mantan Presiden Soeharto akan dilimpahkan ke pengadilan. Dalam keterangannya kepada wartawan pada 14 Juli 2000 di Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Marzuki Darusman menyatakan bahwa akan segera dilakukan langkah-langkah penyitaan terhadap aset-aset Soeharto yang dinilai merugikan negara.
•
Tri Hartanto/Ap

Daftar Calon Hakim Agung Yang Akan Mengikuti Fit And Proper Test

Fit and Proper Test Calon Hakim Agung.
•
Apr

Seleksi Hakim Agung Sarat Prosedur

Masalah-masalah prosedural yang ada di DPR tampaknya dapat menghambat proses pemilihan hakim Agung secara obyektif, profesional, dan transparan. Kesan itulah yang mencuat pada saat hearing antara Komisi II DPR RI dengan wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat (ICW, LeIP, KRHN, YLBHI, LBH Apik, dan ISAI), serta profesi Hukum (AAI, Ikadin dan IPHI).
•
Inayah/Apr

Saksi KKN Soeharto Disumpah

Kejaksaan Agung mengambil sumpah 13 saksi berkaitan persidangan kasus korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) mantan Presiden Soeharto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Para saksi ini diambil sumpahnya dengan pertimbangan usia dan kesibukan mereka. Setelah diambil sumpahnya pada 14 Juli 2000, keterangan mereka selama pemeriksaan di Kejakgung bisa dijadikan bukti jika mereka berhalangan kelak.
•
Tri/Apr
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info