Berlangganan Pro

Terbaru

Audi Naura Dhaneswara: Memahami Peran In-House Counsel dalam Manajemen Perusahaan

Audi Naura Dhaneswara: Memahami Peran In-House Counsel dalam Manajemen Perusahaan

Dari Apa itu Dissenting Opinion Hingga Cara Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara

Dari Apa itu Dissenting Opinion Hingga Cara Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara

Kartika Budianti Lestari: Praktisi-Akademisi Menghadapi Tantangan Dinamika Hukum di Era 5.0

Kartika Budianti Lestari: Praktisi-Akademisi Menghadapi Tantangan Dinamika Hukum di Era 5.0

Ketentuan Hakim Ad Hoc Dalam UU Kepailitan Perlu Direvisi

Pola rekrutmen perlu diperbaiki dengan melibatkan partisipasi publik agar masyarakat dapat mengetahui track record kandidat hakim ad hoc.

Perhimpunan akan Kaji Pembentukan Dewan Kehormatan Ad Hoc

Untuk menuntaskan dugaan pelanggaran Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia oleh LBH Kesehatan kemungkinan akan dibentuk Dewan Kehormatan ad hoc.

KPU Meminta Ada Perpu untuk Menunda Pilkada di Aceh

Pengangkatan Tenaga Ahli Kejaksaan Belum Tentu Efektif

Pengangkatan sejumlah tenaga ahli semakin menggemukkan struktur Kejaksaan Agung. Di sana kini dikenal adanya tenaga ahli, staf ahli, staf khusus dan staf umum.

Insentif Penyelesaian Kasus Korupsi Sebaiknya Diberikan Ke Lembaga

Insentif bagi penyidik yang berhasil menangani kasus korupsi adalah hal yang wajar, namun sebaiknya insentif itu diberikan kepada lembaga bukan perorangan.

Delapan PBI Baru Diterbitkan, Akuisisi dan Merger Bank Dipermudah

PBI yang baru selain merevisi aturan BMPK juga mempermudah akuisisi dan merger bank

Pengujian Benih Kapas Transgenik Dibiayai oleh Monagro

Direktur Perbenihan pada Ditjen Produksi Perkebunan Departemen Pertanian SM Damanik mengakui bahwa proses pengujian benih kapas transgenik dibiayai oleh pihak Monsanto/Monagro Kimia.

FCPA, Konvensi OECD, dan Undang-Undang Anti Korupsi

Meski Indonesia bukan, atau paling tidak, belum menjadi anggota OECD, bukan berarti hukum kita tidak memiliki aturan semacam FCPA atau Konvensi OECD.

Susunan Majelis Perkara Let let dan Walla Ditentukan

Tingkat Sertifikasi Rendah, Rencana Pembebasan Tanah akan Terhambat

Rencana pemerintah untuk merevisi peraturan yang berkaitan dengan pembebasan tanah guna memancing investor asing berinvestasi di bidang infrastruktur harus diimbangi dengan peningkatan sertifikasi tanah.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com