Berlangganan Pro

Terbaru

Kabinet Prabowo-Gibran Diharapkan Patuh pada Rambu-Rambu Konstitusi

Kabinet Prabowo-Gibran Diharapkan Patuh pada Rambu-Rambu Konstitusi

Tujuh Rekomendasi APHTN-HAN untuk Kabinet Prabowo-Gibran

Tujuh Rekomendasi APHTN-HAN untuk Kabinet Prabowo-Gibran

Yuk! Ikuti Survei Pendidikan Tinggi Hukum Tahun 2024

Yuk! Ikuti Survei Pendidikan Tinggi Hukum Tahun 2024

Lebih Dari 90 Persen Pejabat MA Telah Melaporkan Kekayaannya

Diantara lembaga-lembaga yudikatif, pejabat di lingkungan MA termasuk paling disiplin dalam melaporkan kekayaannya kepada KPK. Tercatat 92,68 persen pejabat MA telah melaporkan kekayaannya.

KKAI Sepakati Susunan Pengurus Perhimpunan Advokat

Kursi Ketua Umum Perhimpunan jatuh kepada Otto Hasibuan dari Ikadin dan posisi Wakil Ketua Umum dipercayakan kepada Indra Sahnun Lubis dari IPHI.

Kejagung Belum Pastikan Penahanan Adiwarsita

Tiga Menteri Hadiri Sidang Undang-Undang KADIN

Pemerintah menganggap perlunya satu organisasi KADIN demi kemudahan koordinasi dalam pengembangan dunia usaha. Kalaupun Undang-Undang tentang Kadin bertentangan dengan Konstitusi sekarang, yang bisa dilakukan adalah legislative review.

Dasar Pengajuan Praperadilan Newmont Dinilai Keliru

Permohonan yang diajukan dinilai tidak termasuk dalam lingkup praperadilan. Mencari celah untuk membebaskan tersangka pencemaran?

Minderheidsnota Tak Bisa Menghambat Persetujuan UU

Pengesahan Undang-Undang Migas di Senayan diwarnai minderheidsnota dari 12 anggota DPR. Tetapi Mahkamah Konstitusi menganggap hal itu tidak mempunyai sifat menghambat atau membatalkan suatu persetujuan.

12 TKI Hadapi Ancaman Hukuman Mati

KPI Waspadai Diterbitkannya PP yang Bertentangan dengan UU Penyiaran

Sebagai peraturan pelaksanaan, Peraturan Pemerintah (PP) seharusnya tidak bertentangan dengan undang-undang yang menjadi induknya. Namun sejumlah PP yang akan terbit disinyalir KPI bertentangan dengan Undang-Undang No.32/2002 tentang Penyiaran.

Tim Investigasi Kasus Munir Harus Dapat Akses ke Lembaga Negara

Presiden diminta mengeluarkan Inpres yang memerintahkan jajaran pemerintah untuk memberi akses seluas-luasnya pada tim investigasi kasus Munir, apabila tim perlu meminta keterangan dari lembaga-lembaga di pemerintahan, termasuk TNI dan BIN.

Biarkan Dosen ‘Menari': Nasib Profesi Advokat Pasca 13/12

‘Awak tak pandai menari dikatakan lantai terjungkit'.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com