Berlangganan Pro

Terbaru

Akademisi Ini Sebut Pendekatan Holistik Penting untuk Solusi Palestina-Israel

Akademisi Ini Sebut Pendekatan Holistik Penting untuk Solusi Palestina-Israel

Menyoal Larangan Penayangan Ekslusif Karya Jurnalistik dalam RUU Penyiaran

Menyoal Larangan Penayangan Ekslusif Karya Jurnalistik dalam RUU Penyiaran

Alasan ICJ Tolak Permohonan Tindakan Sementara Nikaragua terhadap Jerman

Alasan ICJ Tolak Permohonan Tindakan Sementara Nikaragua terhadap Jerman

Eksepsi TNI/Polri Tak Cukup Beralasan Batalkan Dakwaan JPU

Tiga substansi eksepsi tim penasehat hukum TNI/Polri, oleh JPU dinilai tidak cukup beralasan untuk dapat membatalkan surat dakwaan JPU. Pasalnya, surat dakwaan itu telah sah menurut hukum dan Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta Pusat pun berwenang mengadili perkara kejahatan HAM tersebut. Atas jawaban eksepsinya itu, JPU meminta majelis hakim untuk melanjutkan persidangan.

LGS dan LSM Calon Supporting Law Firm PKPS

Sesuai dengan Keputusan KKSK pada 18 Maret 2002, Konsultan Hukum Pendukung (KHP) adalah konsultan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, yang mempunyai reputasi dan integritas. Sumber di BPPN menyatakan, LGS dan LSM merupakan calon supporting law firm PKPS.

Regulasi Internet Serahkan Saja pada Konsensus

Pengaturan dalam media internet hingga awal tahun 2002 ini belum juga usai untuk dibahas. Kabarnya, RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi akan selesai dibahas tahun ini. Di antara pendapat yang pro akan terbentuknya regulasi dalam bentuk undang-undang, justru berkembang pendapat lain yang lebih berpijak pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Perbuatan Korupsi Akbar Gabungan Dua Tindak Pidana

Kemeriahan Pekan Raya Jakarta (PRJ) tahun ini berlangsung lebih awal. Jika selama ini PRJ dilaksanakan pada bulan Juni, arena PRJ sudah marak dikunjungi masyarakat pada April ini. Pengunjung kali ini bukan bermaksud berbelanja di pekan raya, melainkan mengunjungi sidang pengadilan Akbar Tanjung dkk serta Tommy Soeharto.

Korupsi Ruskandar Disamakan Seperti Rahardi Ramelan

Jaksa penyidik Kejagung melakukan perubahan mendasar atas hasil penyidikan kasus korupsi keuangan Bulog atas nama tersangka Achmad Ruskandar, mantan Deputi Keuangan Badan Urusan Logistik (Bulog). Pasalnya, perubahan tersebut menyangkut jumlah kerugian negara dari Rp4,6 miliar menjadi Rp62,9 miliar.

Legal Audit TBH Andalkan Transparansi BI dan BPPN

Direktur Pusat Pengkajian Kebijakan Publik (PPKP) Ichsanuddin Noorsy mengatakan bahwa keberhasilan PKPS tidak bergantung pada nama-nama besar para lawyer di dalam Tim Pengarah Bantuan Hukum (TPBH) dan Tim Bantuan Hukum (TBH). Namun, lebih kepada masalah moral dan mental semua pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk KKSK dan BPPN.

Setelah Dimohonkan Pailit, Kini Manulife Digugat Perdata

Setelah sebelumnya menghadapi permohonan pailit, kini PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) tengah menghadapi gugatan perdata. Penyebabnya sama, deviden tahun 1998 milik PT Dharmala Sakti Sejahtera yang tidak dibayar pada waktunya. Kali ini, gugatan perdata diajukan oleh PT Dharmala Inti Utama (DIU) yang merasa dirugikan akibat keterlambatan pembayaran deviden milik DSS.

Mastel: Pemerintah Harusnya Transparan dalam Membuat Regulasi

Ketua Mastel (Masyarakat Telematika) Sukarno Abdulrahman mengemukakan, Pemerintah harusnya transparan dalam membuat regulasi. Tidak jamannya lagi pemerintah membuat regulasi tanpa melibatkan publik.

Pemilihan secara Langsung Dapat Dianggap sebagai Kudeta

Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung seakan-akan pemerintah daerah terlepas sama sekali dengan pemerintah pusat. Sadar atau tidak sadar, pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan "coupe d'etats" (kudeta) terhadap konstitusi negara.

Tidak Mustahil Mengatur Isi Internet

Terlibatnya jutaan titik komunikasi yang melakukan kontak berkelanjutan tanpa pola baku dengan cakupan geografis yang global, membuat internet menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dikontrol. Namun jika ada kemauan, semua itu bisa dilakukan. Tentu saja dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com