Utama

Memuat 10 Bab dan 73 Pasal, RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia Siap Diparipurnakan

Seluruh fraksi di Komisi XI sepakat RUU PFII diparipurnakan. RUU PFII terdiri dari 10 Bab dan 73 Pasal.
•
Ady Thea DA

Pentingnya Penguatan Konsep Burden Sharing dalam Jalur Pelayaran Internasional

Mekanisme tersebut diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi penjaga jalur pelayaran internasional, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih adil dari posisi strategisnya.
•
CR 37

Serba-Serbi Profesi Birokrat yang Menarik bagi Sarjana Hukum

Mulai dari perancang peraturan perundang-undangan, analis legislatif, hingga profesi di Biro Hukum Komdigi, sarjana hukum memiliki pilihan profesi yang luas.
•
CR 36

Putusan MK Bisa Jadi Momentum Dewan Pers Akhiri Sengkarut Sengketa Pers

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang dikeluarkan Dewan Pers dalam menangani sengketa pers belum cukup mengikat dan kerap kali masih dapat dibawa ke ranah meja hijau. Sehingga, belum menutup kemungkinan berakhirnya kriminalisasi terhadap pers.
•
Firyalfatin

H-7 Penutupan Kuesioner Indonesian In-House Counsel Awards 2026, Segera Daftar!

Pengisian kuesioner IHCA 2026 hanya tersisa tujuh hari sebelum 24 Juli 2026 pukul 23.59 WIB. Jangan lewatkan kesempatan memperoleh pengakuan atas kontribusi strategis tim legal perusahaan di ajang Indonesian In-House Counsel Summit & Awards 2026.
•
Willa Wahyuni

Melibatkan Banyak Pemangku Kepentingan, Restrukturisasi Utang Butuh Tata Kelola yang Tertib

Keberhasilan restrukturisasi sangat ditentukan oleh kehadiran pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Proses negosiasi kerap berlarut-larut karena perwakilan perusahaan yang hadir tidak memiliki wewenang untuk menyepakati hasil pembahasan.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Mengobati Racun Legislative Inaction dengan Komisi Hukum Pemilu ala Titi Anggraini

Parlemen Indonesia selalu terjerat konflik kepentingan sehingga kerap memanipulasi undang-undang pemilu. Komisi Hukum Pemilu menggeser hukum pemilu dari kalkulasi politik praktis menuju ranah kewajiban konstitusional.
•
Normand Edwin Elnizar

Silang Pendapat Akademisi dan Praktisi Soal Doktrin BJR Masuk RUU Perampasan Aset

RUU ini dianggap penting untuk segera disahkan sebagai alat penegak hukum, terutama terhadap kasus tindak pidana korupsi.
•
CR 36

Restrukturisasi Utang Jadi Opsi Hadapi Financial Distress, Ini Aspek Hukum dan Pemicunya

Sebelum menentukan skema restrukturisasi, kreditur perlu terlebih dahulu menilai kondisi debitur. Penilaian tersebut pada dasarnya berfokus pada dua aspek, yakni apakah debitur mampu membayar dan apakah debitur memiliki kemauan untuk membayar.
•
Hanifah Dwi Jayanti

RUU Masyarakat Adat Harus Jamin Kepastian Hukum, Termasuk Dunia Usaha

Pelaku usaha berharap RUU Masyarakat Adat mengatur mekanisme pengakuan dan klaim wilayah adat. Penyelesaian persoalan perlu dilakukan dengan pendekatan sosial dan kemanusiaan. Penegakan hukum harus tegas menyasar oknum yang mengatasnamakan masyarakat adat.
•
Ady Thea DA

Business Judgement Rule: Tameng Antara Direksi BUMN dan Kasus Kerugian Keuangan Negara

Dalam mengelola perusahaan, Direksi BUMN dinilai harus berani mengambil risiko. Doktrin BJR perlu diterapkan dengan sebenar-benarnya untuk menahan maraknya kriminalisasi Direksi BUMN melalui ketentuan kerugian keuangan negara.
•
CR 36

Cegah Dampak Perjanjian ART Indonesia-AS, Ahli: PTUN Harus Tegakkan Prinsip Effective Judicial Protection

PTUN diminta mencermati potensi kerugian yang berdampak terhadap publik dalam perjanjian dagang ART Indonesia-AS
•
Ady Thea DA

Terbitkan 3 Sprindik Kasus Eks Jampidsus, Kejagung Belum Ambil Keputusan Soal Status Tersangka dari Polri

Kejagung masih menerima dokumen dan barang bukti dari penyidik Polri. Setelah seluruh berkas diterima dan dipelajari, penyidik akan menentukan langkah hukum lanjutan, termasuk mengenai status para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Mimpi yang Dibawa Merantau, Kisah Anak Kembar dari Krui Menembus 'Kampus Kuning'

Kisah ini menjadi gambaran bagaimana kesempatan, daya juang, dan kolaborasi berbagai pihak dapat mengubah masa depan anak-anak dari daerah.
•
Firyalfatin

Wacana Adopsi Teknologi, E-Voting Dinilai Belum Tepat untuk Pemilu Nasional

Sebelum memutuskan penggunaan e-voting, pemerintah perlu terlebih dahulu mengidentifikasi persoalan yang benar-benar ingin diselesaikan. Tahapan pemungutan suara selama ini relatif tidak menghadapi masalah yang signifikan.
•
Hanifah Dwi Jayanti
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info