Utama

Menuju Rezim Penyiaran Digital: RUU Penyiaran Atur OTT, AI, hingga Access Blocking

Penyelenggara platform digital diwajibkan memproduksi konten yang bertanggungjawab. Konten digital dilarang memuat materi yang melanggar ketentuan.
•
Ady Thea DA

Kritik Pengalihan Kasus Eks Jampidsus, Pakar: Hukum Acara Bukan untuk 'Bermain-main'

Pengalihan perkara di tengah proses penyidikan dinilai dapat menimbulkan kesan bahwa hukum acara dapat diubah sesuai kepentingan tertentu.
•
Hanifah Dwi Jayanti

2 Peradi Sepakat RUU Perampasan Aset Perlu Atur Perlindungan Pihak Ketiga Beriktikad Baik

Pasal 28H menegaskan setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pihak ketiga beritikad baik perlu diberi ruang untuk didengar keterangannya.
•
Ady Thea DA

Pakar Sebut Pelimpahan Perkara Eks Jampidsus ke Kejagung Tidak Sesuai KUHAP

Penanganan perkara ini menjadi ujian bagi Kejaksaan agar bisa kembali dipercaya publik.
•
Aji Prasetyo

RUU Perampasan Aset Dipercepat, Akademisi Usul Justice Collaborator Jadi Kunci Penelusuran Aset Koruptor

Ketentuan yang diatur RUU Perampasan Aset harus mengacu konstitusi dan Pancasila. Pelaksanaan tindak pidana perampasan aset perlu melihat keseimbangan individu, masyarakat, negara, korban, dan pemidanaan secara proporsional.
•
Ady Thea DA

Sinkronisasi Regulasi dan Praktik Peradilan Jadi Kunci Kepastian Hukum Kepailitan

Harmonisasi regulasi, penguatan kolaborasi lintas profesi, dan sinkronisasi praktik peradilan menjadi kunci menciptakan kepastian hukum kepailitan
•
Willa Wahyuni

Jampidsus Buka Suara Soal Temuan Ratusan Miliar Hasil Geledah Polri

Akui rumah di Sentul miliknya, tapi enggan ungkap siapa pemilik uang ratusan miliar serta bantah keterlibatan temuan di Kafe serta money changer.
•
Aji Prasetyo

Manusia vs Teknologi: Plus Minus Pemanfaatan AI di Tengah Persaingan Global

Penggunaan AI menjadi sebuah keniscayaan bagi manusia. Meskipun terdapat risiko dalam pemanfaatannya, terdapat juga kesempatan yang dapat diambil.
•
CR 36

Dianggap Cacat dalam Pembentukan, UU Polri Diuji Formil ke MK

Proses legislasi disebut tidak memberi ruang bagi masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, maupun memperoleh penjelasan atas masukan yang disampaikan selama pembahasan RUU.
•
Firyalfatin

Siap Menjadi Advokat Profesional? PKPA Hukumonline Agustus 2026 Kembali Dibuka Hadirkan Pengajar Top dari PERADI hingga Firma Hukum Ternama

Dibimbing praktisi, akademisi, dan tokoh hukum nasional, PKPA Hukumonline menawarkan pembelajaran komprehensif sebagai bekal memasuki profesi advokat.
•
Willa Wahyuni

MA Temukan Masalah Pengadilan PFII, Berpotensi Munculkan Ketidakpastian Hukum

Pengadilan PFII tidak punya kekhasan karena menangani semua perkara. Berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengadilan PFII harus dibentuk melalui pengadilan khusus, bukan RUU PFII.
•
Ady Thea DA

PTUN Kabulkan Gugatan Pegawai KemenHAM Terhadap Menteri HAM Pigai

KemenHAM mengajukan banding atas putusan tersebut.
•
Aji Prasetyo

RUU Air Minum dan Sanitasi Mendesak, Kekosongan Hukum Hambat Akses Air Layak

Perlu dilakukan pemisahan dan fungsi yang jelas antara pembuat kebijakan, regulator independen, dan operator. Untuk mencegah konflik kepentingan dan mendorong akuntabilitas kinerja.
•
Ady Thea DA

Hak Siar Piala Dunia 2026, Antara Hak Publik dan Kepatuhan Aturan Hak Cipta

Meskipun siaran Piala Dunia merupakan objek hak cipta yang memiliki nilai ekonomi, pembelian hak siar oleh negara melalui TVRI menjadikan tayangan tersebut dapat diakses masyarakat luas sebagai hak publik.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Menjawab Tantangan Pelindungan dan Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Era Digital

Kekayaan intelektual kini merambah di dunia digital dengan adanya marketplace dan distribusi secara online, sehingga pelindungan hukum terhadapnya perlu diperketat.
•
CR 36
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info