Utama

Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Kinerja Kepolisian di Hari Bhayangkara

Meski memberikan kritik keras, Koalisi Masyarakat Sipil mengaku masih menyimpan harapan terhadap institusi kepolisian. Sebagai simbol harapan tersebut, massa aksi menyerahkan rapor, bunga, dan hadiah simbolis kepada perwakilan kepolisian.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Ketika Hakim Pertimbangkan Amicus Curiae di Putusan Nadiem

Hakim memandang kekhawatiran para Sahabat Pengadilan mengenai kriminalisasi kebijakan dan ancaman chilling effect sebagai kewaspadaan yang patut dihargai.
•
Aji Prasetyo

Bursa Mineral Strategis Bisa Perkuat Posisi Tawar Indonesia, Asal Bebas Intervensi Politik

Pembentukan harga komoditas dinilai harus ditopang tata kelola yang transparan dan bebas konflik kepentingan.
•
Willa Wahyuni

Di Luar Ruang Sidang, Hukum Menyisakan Luka Keluarga

Dampak psikologis terhadap keluarga dan derasnya opini publik yang dinilai menggerus asas praduga tak bersalah.
•
Firyalfatin

Dakwaan selalu Fokus Kerugian Negara, Abaikan Niat Jahat

Penyidik dan penuntut umum bisa menyusun dakwaan kasus cukup bermodal adanya data yang menduga telah terjadi kerugian negara. Rumusan pasal korupsi memang tak mengikuti standar internasional.
•
Normand Edwin Elnizar

Dissenting Opinion, Nalar yang Kalah dalam Vonis Kriminalisasi Kebijakan

Sejumlah hakim sudah menggunakan doktrin Business Judgement Rule (BJR). Ketiadaan mens rea juga menjadi argumentasi.
•
Normand Edwin Elnizar

Strategi Pembelaan Kriminalisasi dengan Business Judgment Rule

BJR jadi salah satu dalil hukum yang kuat dan kerap dipakai lawyer untuk membela klien dari tuduhan korupsi. Poin apa yang harus diperkuat?
•
Siska Trisia

Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook, Satu Hakim Dissenting

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp809.597.125.000 atau pidana penjara pengganti 5 tahun.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Inkonsistensi Nalar Hakim soal BJR, Terdakwa Berbeda Nasib

Berdasarkan studi putusan pengadilan, ada hakim yang memutus bebas dan ada juga yang tetap menghukum terdakwa.
•
Siska Trisia

Ledakan Kriminalisasi Kebijakan: Niat Jahat vs. Iktikad Baik

BUMN pada dasarnya adalah entitas bisnis yang bisa untung atau rugi. Kerugiannya sebagai residu bisnis yang disamakan begitu saja sebagai tindakan kriminal merugikan keuangan negara jelas-jelas salah kaprah.
•
Normand Edwin Elnizar

Revisi UU Persaingan Usaha Harus Bidik Dominasi Data dan Algoritma di Pasar Digital

Pengaturan algoritma, data, hingga platform digital perlu dimasukkan dalam RUU agar KPPU memiliki dasar hukum mengawasi praktik anti monopoli di era ekonomi digital.
•
Willa Wahyuni

HKI Sodorkan 9 Klaster Urgensi RUU Kawasan Industri, dari Insentif Sampai Perizinan

Salah satunya memperkuat pemberian insentif yang kompetitif, transparan, dan berkelanjutan bagi kawasan industri. Serta menyederhanakan akses fasilitas fiskal dan non fiskal, termasuk tax holiday dan tax allowance.
•
Ady Thea DA

Tak Bisa Jadi Bukti Hukum, APH Dikhawatirkan Kesulitan Usut Dugaan Pidana Patriot Bond

Kebutuhan negara untuk menarik investasi tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Proses pembuktian merupakan bagian penting dari due process of law yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Polemik Anggaran MBG di Sidang MK, Ahli Soroti Buruknya Tata Kelola Program

Kesaksian ahli memperkuat permohonan pengujian UU APBN 2026 tentang penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG.
•
CR 36

Sertifikasi DPO Tidak Boleh Sembarangan, Perlu Memenuhi Serangkaian Unit Kompetensi

DPO sebagai okupasi yang dituntut untuk independen dan bebas dari benturan kepentingan memerlukan sertifikasi yang terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan.
•
CR 36
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info