Utama

Begini Alasan Kejaksaan Minim Terapkan Plea Bargaining, Advokat Punya Catatan

Evaluasi 100 hari KUHAP baru menunjukkan plea bargaining belum berjalan optimal karena masih terkendala prosedur dan perlindungan hak terdakwa. Kejaksaan baru terapkan 28 perkara hingga pertengahan tahun.
•
Willa Wahyuni

Aliansi BEM UI Ajukan Amicus Curiae untuk Perkara MBG ke Mahkamah Konstitusi

UU APBN 2026 melegitimasi alokasi anggaran MBG dalam postur anggaran pendidikan, sehingga dana yang seharusnya diprioritaskan untuk fungsi inti pendidikan digunakan bagi program di luar penyelenggaraan pendidikan nasional.
•
Firyalfatin

Luhut Usul Dewan Kehormatan Pusat Bersama sebagai Regulator Sementara Pasca-Putusan MK

Keberadaan Dewan Kehormatan Pusat Bersama penting untuk mengatasi persoalan penegakan kode etik yang selama ini kerap bermasalah akibat banyaknya organisasi advokat.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Perusahaan Tak Bisa Lagi Menunggu, Kepatuhan UU PDP Jadi Kebutuhan Mendesak

Pelaku usaha, terutama sektor keuangan, didorong segera membangun sistem pelindungan data pribadi meski aturan turunan belum terbit, demi menjaga kepercayaan konsumen dan meminimalkan risiko hukum serta reputasi.
•
Firyalfatin

Eks Ketua Ombudsman RI Didakwa Terima Suap Rp4,8 Miliar dari Perusahaan Tambang

Hery tidak mengajukan eksepsi.
•
Aji Prasetyo

Pusat Financial Internasional Bukan Jalan Pintas, Sederet Masalah yang Bisa Gagalkan Ambisi Pemerintah

Sebab, pusat finansial internasional memerlukan basis kepercayaan dalam hal keamanan data, kualitas infrastruktur keuangan, serta regulasi yang mendukung aktivitas bisnis lintas negara.
•
Firyalfatin

Pergeseran Paradigma Hukum di Era Digital, Menimbang Sisi Baik dan Buruk Fenomena 'No Viral No Justice'

Di zaman yang kian modern ini, platform sosial media menawarkan ruang digital yang dapat memberikan informasi secara meluas, termasuk kasus-kasus tertentu. Upaya memviralkan berbagai isu ternyata bagai pedang bermata dua. Ada sisi positif dan negatifnya.
•
CR 36

Wamenlu: Geopolitik Kini Menjadi Bagian dari Kontrak, Pelaku Usaha Perlu Ubah Cara Mengelola Risiko

Tantangan yang dihadapi perusahaan saat ini juga semakin kompleks karena risiko geopolitik berbeda dengan risiko bisnis konvensional seperti suku bunga, nilai tukar, atau harga komoditas.
•
Hanifah Dwi Jayanti

TKDN Migas Belum Optimal, Pemerintah Diminta Perkuat Sinkronisasi dan Kepastian Hukum

Perlu dibangun sinkronisasi kebijakan antar kementerian dan lembaga, kepastian hukum bagi pelaku usaha, kesiapan industri nasional, serta terciptanya iklim usaha yang sehat.
•
Ady Thea DA

Bacakan Duplik, Nadiem Sebut Dirinya Minim Terlibat dalam Pembahasan Chromebook

Keterlibatannya dalam pembahasan Chromebook sangat terbatas dan hanya terjadi ketika dirinya dimintai pendapat.
•
Hanifah Dwi Jayanti

31 Uji Materi KUHP Baru Kandas, Guru Besar FHUI Ini Ungkap Alasannya

Mulai dari legal standing, doktrin open legal policy hingga judicial restraint.
•
Aji Prasetyo

RUU Pusat Finansial Internasional Dikebut, Legislator Soroti Risiko 'Hot Money' dan Transparansi Arus Investasi Asing

UU P2SK memberi batas waktu 3 bulan untuk membentuk UU PFII. Anggota DPR mengingatkan ada potensi celah lembaga ini menampung hot money dari hasil kejahatan seperti korupsi.
•
Ady Thea DA

Begini 5 Materi Pokok dan 19 Poin yang Diatur RUU Ketenagakerjaan Teranyar

Mulai dari materi UU 13/2003 yang tidak diubah, UU 6/2023 yang diubah dan tidak diubah putusan MK, hingga putusan MK yang belum diakomodasi sampai perkembangan bidang ketenagakerjaan terbaru.
•
Ady Thea DA

Menjadi Eksekusi Perdata Terbesar dan Termahal di Indonesia, Ini Jalan Panjang Kasus Hotel Sultan

Para pihak saling gugat sebelum eksekusi akhirnya dilangsungkan.
•
Aji Prasetyo/MR 43

Tak Tertandingi, Assegaf Hamzah & Partners Pertahankan Posisi Firma Hukum Terbesar di Indonesia

Assegaf Hamzah & Partners berhasil menjadi kantor hukum peringkat pertama Indonesias Largest Law Firm of the Year 2026.
•
Willa Wahyuni
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info