Utama

Ketika Novel Baswedan Lebih Dihargai di Luar Negeri 

Novel menerima penghargaan dari lembaga antikorupsi Malaysia.
Aji Prasetyo

Sudah Terbit, PP tentang Dewan Pengawas KPK

Anggota Dewan Pengawas KPK berikutnya dipilih melalui Panitia Seleksi.
Muhammad Yasin

Jika Virus Corona Menyebar, Pahami Beberapa Regulasi yang Relevan

Hukum Indonesia mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang menghalangi penanggulangan penyebaran wabah penyakit menular.
M-30

Pasca Putusan UU Jaminan Fidusia, Simak Aturan Debtcollector di Beberapa Negara

Pengadilan perlu menyiapkan diri menerima permohonan eksekusi. Perlu ada pedoman teknis eksekusi hingga profesionalitas jasa debt collector.
Norman Edwin Elnizar

Mahasiswa Fakultas Hukum di antara Masalah Politik dan Terorisme

​​​​​​​Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi pernah menguji perundang-undangan terkait politik, pemilu, dan pemberantasan terorisme. Bagaimana hasilnya?
Normand Edwin Elnizar/M-30

Permohonan dengan Jumlah Mahasiswa Terbanyak

Selain melakukan aksi parlemen jalanan, mahasiswa dari berbagai kampus melawan pelemahan KPK lewat revisi UU No. 30 Tahun 2002.
Normand Edwin Elnizar/MYS/M-30

​​​​​​​Langkah Hukum Setelah Longmarch 672 Kilometer Jakarta-Yogya

​​​​​​​Delapan dari 11 pemohon perkara ini berstatus sebagai mahasiswa.
Normand Edwin Elnizar/MYS/M-30

​​​​​​​Langkah Mahasiswa Hukum yang Membuat Para Tokoh Turun Gunung

​​​​​​​Inilah permohonan uji materi yang diajukan mahasiswa yang mengundang keterlibatan banyak pihak.
Normand Edwin Elnizar/M-30

RUU Cipta Lapangan Kerja Hanya Membatalkan Pasal-Pasal Tertentu

Pemerintah secara paralel juga menyusun rancangan Peraturan Pemerintah yang akan terdampak oleh pencabutan pasal oleh RUU Cipta Lapangan Kerja.
Norman Edwin Elnizar

Ketua MK: Tidak Patuhi Putusan, Bentuk Pembangkangan terhadap Konstitusi

Ada tiga kategori tingkat kepatuhan terhadap putusan MK yakni dipatuhi seluruhnya, dipatuhi sebagian, dan tidak dipatuhi. Tapi, tingkat kepatuhan masih lebih tinggi daripada ketidakpatuhan dengan perbandingan 54,12 persen berbanding 22,01 persen dari 109 putusan MK yang diteliti.
Aida Mardatillah