Berlangganan Pro

Utama

Juniver Girsang Minta Para Advokat Bersatu Pasca Putusan MK

Juniver Girsang Minta Para Advokat Bersatu Pasca Putusan MK

Advokat Harlen Sinaga Raih Gelar Doktor, Usul Memperjelas Doktrin Business Judgement Rule

Advokat Harlen Sinaga Raih Gelar Doktor, Usul Memperjelas Doktrin Business Judgement Rule

Berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran Serius Lindungi Pekerja Formal-Informal

Berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran Serius Lindungi Pekerja Formal-Informal

Menguji Konstitusionalitas Pengangkatan Pimpinan Pengadilan Pajak

Karena proses pengangkatan ketua dan wakil pengadilan pajak masih melibatkan menteri keuangan termasuk pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan oleh Departemen Keuangan. Majelis meminta para pemohon memperjelas kedudukan hukum, kerugian konstitusional, dan pertentangannya dengan UUD Tahun 1945.

Aida Mardatillah

Pemerintah: RUU Cipta Kerja Murni Ciptakan Lapangan Pekerjaan

Pemerintah secara resmi telah menyerahkan surpres, naskah akademik, dan RUU Cipta Kerja yang terdiri dari 15 bab, 174 pasal, dengan 79 UU terdampak.

Masker untuk Cegah Corona, BPKN Ingatkan Pasal 107 UU Perdagangan

Ada juga UU Kekarantinaan Kesehatan yang membatasi ruang gerak orang yang dikarantina karena penyakit menular.

Tiga Guru Besar Ini Beri Masukan Soal Omnibus Law

Terpenting, penyusunan omnibus law harus memenuhi asas keterbukaan, kehati-hatian, partisipasi masyarakat, konsistensi terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Leasing Masih Bisa Tarik Kendaraan Debitur Macet dengan Catatan

Maksud dari putusan MK adalah menuntut agar kontrak fidusia dapat dibangun secara benar, baik dari sisi formil maupun dari segi substansi.

Moh. Dani Pratama Huzaini

Giliran Jaksa Persoalkan Aturan Impunitas Jabatan Notaris

PJI dan jaksa senior meminta agar frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 dinyatakan bertentangan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jika Anggota Dewas KPK Mengundurkan Diri, Begini Solusinya Menurut Hukum

Masih ada beberapa peraturan teknis yang harus dipersiapkan untuk menguatkan KPK.

14 Dissenting Opinions sebagai Pendirian Kuat Hakim Palguna

Buku ini tidak menutup kemungkinan dapat menjadi pendapat yang diikuti MK di masa mendatang, membuka wacana dan diskursus akademik baru di berbagai kampus dan forum-forum ilmiah di Indonesia.

Aida Mardatillah

Menyoal Suspend Otoritas Pasar Modal Terhadap Pencatatan Saham NARA

Otoritas masih mendalami pengaduan nasabah terhadap IPO emiten NARA.

Mochamad Januar Rizki

PT Taspen Tekankan Pentingnya Pemisahan Pengelolaan Jamsos PNS dan Swasta

Ada perbedaan pandangan antara PT Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan selaku pihak terkait. PT Taspen menekankan pentingnya pemisahan pengelolaan jamsos PNS dan swasta. Sementara BPJS Ketenagakerjaan menganggap pengelolaan jaminan sosial tidak dapat dilakukan oleh BUMN persero yang profit oriented.

Aida Mardatillah

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com