Berlangganan Pro

Utama

Tingkat Stres Hakim Perempuan Lebih Tinggi, MA Rumuskan Kebijakan Afirmatif

Tingkat Stres Hakim Perempuan Lebih Tinggi, MA Rumuskan Kebijakan Afirmatif

Mewaspadai Potensi Ketidaknetralan Penjabat Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2024

Mewaspadai Potensi Ketidaknetralan Penjabat Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2024

Tujuh Rekomendasi APHTN-HAN untuk Kabinet Prabowo-Gibran

Tujuh Rekomendasi APHTN-HAN untuk Kabinet Prabowo-Gibran

Ahli Ini Minta Presiden Jelaskan Alasan Tak Tandatangani Revisi UU KPK

Proses pembahasan dan pengesahan revisi UU KPK dinilai melanggar konstitusi dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga diminta untuk dibatalkan.

Aida Mardatillah

Pencabutan Perda Lewat Perpres, Simak Putusan MK Ini!

Pasal 166 RUU Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015. Pembahasan RUU Cipta Kerja ini harus benar-benar dikawal agar jangan sampai kontraproduktif terhadap kepentingan rakyat yang lebih luas.

Dua Delik Korupsi Ini Belum Pernah Digunakan Penegak Hukum

Korupsi sektor swasta mengkhawatirkan dan menduduki posisi kedua setelah ASN.

RUU Cipta Kerja Dinilai Lemahkan Perlindungan Lingkungan Hidup

Karena mengubah/menghapus sejumlah ketentuan dalam UU No.32 Tahun 2009, diantaranya menghapus sanksi administratif; mengubah izin lingkungan jadi persetujuan lingkungan; menutup ruang partisipasi publik; menarik kewenangan pemerintah daerah; menghapus prinsip strict liability; mengedepankan sanksi administratif ketimbang pidana.

Implementasi Deferred Prosecution Agreement di Indonesia dalam Sejumlah Kasus

Tidak semua perkara bisa diterapkan metode DPA di dalamnya.

Moh. Dani Pratama Huzaini

Ubah UU dengan PP Dinilai Langgar Konstitusi

Karena bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945. Namun, pemerintah mengklaim Pasal 170 RUU Cipta terkait kewenangan pemerintah pusat berwenang mengubah UU ini melalui PP ada kemungkinan keliru ketik.

Insentif Pajak dan Pemangkasan Izin Jadi Senjata Pemerintah Tarik Investasi

Persoalan tumpang tindih aturan dan perizinan antara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menjadi penyebab utama tersendatnya realisasi investasi.

Mochamad Januar Rizki

Catat! Ini Waktu Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Ketiga PERADI

Kemajuan teknologi yang melanda dunia hari-hari ini lewat revolusi industry 4.0 merupakan tantangan yang harus mampu dijawab oleh advokat dalam menjalankan tugasnya di sektor jasa hukum.

Moh. Dani Pratama Huzaini

Yurisprudensi tentang Janji Menikahi yang Patut Direnungkan di Valentine Day

Pasangan yang ingkar janji dapat dihukum membayar ganti rugi. Ingkar janji menikahi ditegaskan sebagai perbuatan melawan hukum.

RUU Cipta Kerja di Mata Konsultan Ketenagakerjaan

Pemerintah menegaskan omnibus law RUU Cipta Kerja melindungi pekerja. Serikat pekerja menolak RUU Cipta Kerja karena proses penyusunannya sejak awal sejatinya tidak melibatkan buruh.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com