Berlangganan Pro

Utama

Tingkat Stres Hakim Perempuan Lebih Tinggi, MA Rumuskan Kebijakan Afirmatif

Tingkat Stres Hakim Perempuan Lebih Tinggi, MA Rumuskan Kebijakan Afirmatif

Mewaspadai Potensi Ketidaknetralan Penjabat Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2024

Mewaspadai Potensi Ketidaknetralan Penjabat Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2024

Tujuh Rekomendasi APHTN-HAN untuk Kabinet Prabowo-Gibran

Tujuh Rekomendasi APHTN-HAN untuk Kabinet Prabowo-Gibran

Berharap MK Progresif Putuskan Uji Perubahan UU KPK

Demi sendi-sendi negara hukum dan kedaulatan rakyat dalam proses pembentukan UU. Sebab, putusan pengujian UU No. 19 Tahun 2019 ini akan menjadi preseden sangat penting dalam praktik pembentukan UU ke depannya.

Aida Mardatillah

Menyoal Kewenangan Presiden Batalkan Perda Kabupaten/Kota di RUU Cipta Kerja

Kewenangan Presiden membatalkan perda kabupaten/kota bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Mochamad Januar Rizki

Mempertanyakan Pasal UU Terdampak dalam Omnibus Law

Terpenting, harus dipastikan RUU Cipta Kerja tidak mengabaikan pasal-pasal dalam UUD 1945.

Menguji Konstitusionalitas Pengangkatan Pimpinan Pengadilan Pajak

Karena proses pengangkatan ketua dan wakil pengadilan pajak masih melibatkan menteri keuangan termasuk pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan oleh Departemen Keuangan. Majelis meminta para pemohon memperjelas kedudukan hukum, kerugian konstitusional, dan pertentangannya dengan UUD Tahun 1945.

Aida Mardatillah

Pemerintah: RUU Cipta Kerja Murni Ciptakan Lapangan Pekerjaan

Pemerintah secara resmi telah menyerahkan surpres, naskah akademik, dan RUU Cipta Kerja yang terdiri dari 15 bab, 174 pasal, dengan 79 UU terdampak.

Masker untuk Cegah Corona, BPKN Ingatkan Pasal 107 UU Perdagangan

Ada juga UU Kekarantinaan Kesehatan yang membatasi ruang gerak orang yang dikarantina karena penyakit menular.

Tiga Guru Besar Ini Beri Masukan Soal Omnibus Law

Terpenting, penyusunan omnibus law harus memenuhi asas keterbukaan, kehati-hatian, partisipasi masyarakat, konsistensi terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Leasing Masih Bisa Tarik Kendaraan Debitur Macet dengan Catatan

Maksud dari putusan MK adalah menuntut agar kontrak fidusia dapat dibangun secara benar, baik dari sisi formil maupun dari segi substansi.

Moh. Dani Pratama Huzaini

Giliran Jaksa Persoalkan Aturan Impunitas Jabatan Notaris

PJI dan jaksa senior meminta agar frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 dinyatakan bertentangan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jika Anggota Dewas KPK Mengundurkan Diri, Begini Solusinya Menurut Hukum

Masih ada beberapa peraturan teknis yang harus dipersiapkan untuk menguatkan KPK.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com