Profesi Hukum

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Bacaan 6 Menit
Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Pertanyaan

Saya ingin bertanya, apa definisi dari lembaga penegak hukum? Adakah teori atau peraturan perundang-undangan yang menyebutkan definisi tersebut? Siapa saja lembaga penegak hukum di Indonesia? Haruskah lembaga penegak hukum diatur melalui UU? Terima Kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Penting untuk diketahui bahwa lembaga hukum di Indonesia tidak sebatas pada Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebuah organisasi atau lembaga dapat dikatakan sebagai penegak hukum bukan hanya karena memiliki kewenangan terkait proses peradilan, melainkan juga karena memiliki kewenangan menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing.

Penjelasan selengkapnya dapat baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul Siapa Sajakah Penegak Hukum di Indonesia yang dipublikasikan pertama kali pada 13 Agustus 2012.

Apa Itu Lembaga Penegak Hukum?

Sebelum membahas tentang lembaga hukum dan tugasnya, kami akan membahas terlebih dahulu definisi dari lembaga penegak hukum.

Dalam penelusuran kami, definisi lembaga penegak hukum tidak dapat kami temui dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Merujuk kepada KBBI, lembaga berarti badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Lembaga juga berarti pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dl suatu kerangka nilai yang relevan. Sedangkan penegak hukum diartikan sebagai petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.

Berdasarkan arti tersebut, dapat diartikan lembaga penegak hukum di Indonesia adalah organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.

Definisi Peradilan

Pengertian dari peradilan yang dimuat dalam laman Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Advokat sebagai Penegak Hukum

Meski definisi lembaga penegak hukum tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, istilah penegak hukum dapat ditemukan dalam UU Advokat.

Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menerangkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperjelas, yang dimaksud dengan “advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.[1]

Lembaga Penegak Hukum di Indonesia Menurut Undang-Undang

Selain frasa “penegak hukum” seperti dalam UU Advokat, terdapat pula istilah lain yang masih memiliki hubungan dengan istilah “penegak hukum”. Lembaga penegak hukum dan tugasnya dapat ditemui, antara lain dalam peraturan-peraturan berikut.

  1. Pasal 2 UU 2/2002 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
  1. Pasal 101 ayat (6) UU 8/1995 menerangkan bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan, Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dapat meminta bantuan aparat penegak hukum Terkait hal ini, yang dimaksud dengan “aparat penegak hukum lain”, antara lain aparat penegak hukum dari Kepolisian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung.[2]
  1. Pasal 49 ayat (3) huruf i UU OJK menerangkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum Kemudian, yang dimaksud dengan "penegak hukum lain” yakni kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan.[3]
  1. Pasal 2 UU Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
  1. Pasal 1 angka 2 PP 16/2018 menerangkan bahwa Polisi Pamong Praja (Pol PP) adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Selain itu, mengutip artikel DPR Setujui Perubahan Anggaran Penegak Hukum, disebutkan contoh lembaga penegak hukum antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

Penting untuk diketahui bahwa lembaga hukum di Indonesia tidak sebatas pada lembaga-lembaga yang telah disebutkan sebelumnya (Advokat, Kepolisian, KPK, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan, serta Pol PP).

Lembaga penegak hukum tersebut dapat dikatakan sebagai penegak hukum bukan hanya karena memiliki kewenangan terkait proses peradilan, tetapi juga karena memiliki kewenangan menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing.

Dalam artian luas, masih ada beberapa lembaga lain yang memiliki peran sebagai lembaga hukum dan memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi dan melaksanakan perintah peraturan, seperti Kementerian Keuangan melalui Pejabat Bea dan Cukai,[4] dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.[5]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, meski dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak disebutkan definisi dari lembaga penegak hukum maupun penegak hukum, tetapi dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa aparat dan lembaga yang dapat dikategorikan sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia.

Pembentukan Lembaga Penegak Hukum

Mengenai apakah lembaga penegak hukum harus diatur melalui undang-undang, dalam Pasal 10UU 12/2011 diterangkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi:

  1. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945;
  2. perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
  3. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
  4. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
  5. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

Keharusan suatu lembaga penegak hukum harus diatur dengan undang-undang memang tidak secara jelas disebutkan. Namun, dari alasan-alasan yang disebutkan, alasan “pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat” sangat relevan menjadi dasar dibentuknya suatu lembaga penegak hukum melalui undang-undang.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
  7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
  8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Referensi:

  1. Lembaga, diakses pada 28 Januari 2022, pukul 15.25;
  2. Penegak hukum, diakses pada 28 Januari 2022, pukul 15.25;
  3. Pengadilan Negeri Tanah Grogot, diakses pada 28 Januari 2022, pukul 15.25.

[1] Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat

[2] Penjelas Pasal 101 ayat (6) UU Pasar Modal

[3] Penjelas Pasal 49 ayat (3) huruf i UU OJK

[4] Pasal 74 sampai 92 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan perubahannya

[5] Pasal 35 sampai 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan perubahannya

Tags: