Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Hukumnya Menyuruh Karyawan Membawa Alat Kerja Sendiri yang dibuat oleh Umar Kasim dan dipublikasikan pertama kali pada 27 Januari 2014 dan pertama kali dimutakhirkan pada Selasa, 5 Oktober 2021, kemudian dimutakhirkan kedua kalinya pada 4 Oktober 2022, dan dimutakhirkan ketiga kalinya oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 22 November 2024.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Dalam praktiknya, beberapa perusahaan melaksanakan kebijakan tersebut, yakni meminta karyawan untuk membawa fasilitas kerja sendiri atau dalam hal ini, laptop sendiri. Jika hal ini dilakukan, dikhawatirkan akan terjadi eksploitasi, baik terhadap pribadi karyawan maupun harta benda miliknya.
Berkenaan dengan permasalahan tersebut, perlu dipahami bahwa Pasal 50 UU Ketenagakerjaan mengatur ketentuan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.
Adapun unsur-unsur dalam hubungan kerja yang didasarkan atas perjanjian kerja yaitu, perintah, yakni perintah untuk melakukan pekerjaan sebagai prestasi yang diperjanjikan, dalam arti telah ditentukan jenis pekerjaannya, pekerjaan, dan upah.[1]
Selanjutnya, dalam Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagakerjaan diterangkan bahwa perjanjian kerja, sekurang-kurangnya memuat:
- nama, alamat perusahaan, dan jenis usahanya;
- nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh;
- jabatan atau jenis pekerjaan;
- tempat pekerjaan;
- besarnya upah dan cara pembayarannya;
- syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- tanda-tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
Dengan demikian, yang diperjanjikan dalam hubungan kerja sebagaimana tertera dalam perjanjian kerja, pada hakikatnya hanyalah janji untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan.
Selanjutnya, menjawab pertanyaan Anda, bagaimana cara melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja? Prasarana atau sarana apa yang digunakan untuk melakukan pekerjaan, dan siapa yang bertanggung jawab menyediakannya?
Menjawab pertanyaan Anda, menurut hemat kami, berdasarkan bunyi ketentuan yang telah kami jelaskan di atas, seharusnya semua fasilitas kerja dan alat kerja (sarana/prasarana) disediakan oleh pengusaha.
Walaupun demikian, fasilitas kerja dan alat kerja yang dimaksud tidaklah harus seluruhnya merupakan hak milik perusahaan, akan tetapi bisa menyewa atau kerja sama dengan pihak lain, termasuk dalam hal ini dengan karyawan.
Dengan kata lain, singkatnya, menurut hemat kami, jika hendak meminta karyawan menggunakan fasilitas kerja atau alat kerja sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan, haruslah tertuang dalam suatu perjanjian tersendiri atau setidaknya telah dicantumkan secara tegas dalam perjanjian kerja (syarat kerja, kewajiban) yang bersangkutan.
Sebagai gambaran, terdapat beberapa perjanjian kerja yang meminta karyawan membawa alat kerja sendiri, misalnya sebagai berikut.
- Di suatu perusahaan elektronik (sales and service), pada waktu merekrut karyawan untuk pekerjaan pengantar barang pesanan dan penjemputan barang service, disyaratkan harus telah memiliki kendaraan bermotor roda dua. Dengan kendaraan itulah nantinya yang menjadi peralatan kerja karyawan untuk mengantar dan/atau menjemput ke berbagai alamat. Namun penggunaan kendaraan roda dua milik karyawan oleh perusahaan tidak gratis. Akan tetapi, diperjanjikan secara tersendiri melalui perjanjian sewa-menyewa antara perusahaan dengan pribadi karyawan.
Oleh karena itu, setidaknya ada 2 macam perjanjian yang akan dibuat, yakni:
- perjanjian kerja yang memperjanjikan segala hal berkenaan dengan hubungan kerja; dan
- perjanjian sewa-menyewa, memperjanjikan penggunaan kendaraan motor milik karyawan sebagai alat kerja karyawan oleh perusahaan, disertai segala klausul yang mengantisipasi dan cara menyelesaikannya jika terjadi permasalahan.
- Di suatu perusahaan transportasi taksi, melalui perjanjian kemitraan (partnership), dengan cara dan ketentuan, bahwa para sopir membeli secara kredit kendaraan operasional unit taksi. Artinya, taksi tersebut adalah milik para sopir (sewa-beli). Kemudian taksi tersebut diperjanjikan untuk dikelola oleh perusahaan transportasi taksi di mana para sopir (pemilik) yang menjadi pengemudinya. Dalam perjanjian ini, dijelaskan secara rinci dan detail mengenai segala konsekuensi, risiko, dan tanggung-jawab, termasuk handling cost, maintenance cost serta perizinannya.
Dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibenarkan jika kebijakan untuk meminta karyawan membawa dan menggunakan fasilitas kerja atau alat kerja sendiri (notebook atau laptop) tanpa adanya perjanjian sebelumnya. Namun, lain halnya, jika sudah diperjanjikan sebelumnya dengan si karyawan, hal ini sah-sah saja dilakukan.
Dalam hal tidak ada perjanjian yang menjadi alas kebijakan ini, maka berpotensi timbul adanya perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama[2] yang diselesaikan berdasarkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Lalu, bagaimana cara menyelesaikannya? Secara singkat, ikuti langkah hukum berikut ini.[3]
- Setiap perselisihan wajib diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Jika perundingan itu gagal diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 30 hari, maka dilakukan pencatatan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa perundingan bipartit telah dilakukan.
- Untuk perselisihan kepentingan, dapat diselesaikan melalui arbitrase atau konsiliasi atas kesepakatan bersama. Jika para pihak tidak menyepakati untuk menyelesaikan melalui konsiliasi atau arbitrase, maka dilakukan mediasi.
- Jika mekanisme yang dipakai adalah konsiliasi atau mediasi, dan tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Demikian jawaban kami terkait kewajiban perusahaan dalam hal memenuhi fasilitas kerja, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.
[3] Penjelasan Umum, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 UU PPHI