Bacaan 6 Menit
Pemerintah sudah menetapkan SKB libur dan cuti bersama Lebaran 2025. Terkait ini, saya dengar kantor saya akan meminta beberapa orang untuk tetap bekerja. Pertanyaannya, bolehkah instansi atau perusahaan yang tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak menaati aturan libur Lebaran tersebut atau tetap meminta karyawannya bekerja?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Bolehkah Pengusaha Membuat Aturan Libur Lebaran Sendiri? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 11 Juli 2014, yang pertama kali dimutakhirkan pada Jumat, 22 April 2022, yang kedua kali dimutakhirkan pada 5 April 2023, dan ketiga kali dimutakhirkan pada 26 Maret 2024.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Perihal pengumuman libur Lebaran 2025, Anda benar bahwa berdasarkan Lampiran SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025 (“SKB Menteri”) libur Lebaran 2025 jatuh pada Senin, 31 Maret 2025 dan Selasa, 1 April 2025. Sedangkan cuti bersama Lebaran jatuh pada tanggal 2, 3, 4, dan 7 April 2025.
Sebelumnya, kami kurang memahami maksud Anda mengenai aturan perusahaan tempat Anda bekerja terkait hari libur Lebaran. Oleh karena itu, kami berasumsi bahwa yang Anda maksud adalah perusahaan tidak memberikan libur kepada karyawan pada hari libur Lebaran yang ditetapkan pemerintah, namun menggantinya di hari lain. Begitu pula untuk ketentuan cuti bersama.
Hari raya keagamaan, termasuk Idulfitri (Lebaran) seperti yang Anda tanyakan, merupakan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui SKB Menteri. Pengusaha boleh saja menyimpangi aturan dalam SKB Menteri ini, yakni tetap mempekerjakan pekerja di hari libur Lebaran, namun ada ketentuan-ketentuan lain yang wajib ditaati terkait mempekerjakan buruh di hari libur Lebaran atau hari libur resmi lainnya.
Ketentuan mengenai pekerja di hari libur resmi ini diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Diterangkan bahwa pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.[1]
Namun, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi wajib membayar upah kerja lembur.[2]
Lebih lanjut, ketentuan pekerja yang bekerja saat libur Lebaran ini dimaksudkan untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan umum atau berlaku untuk sektor pekerjaan yang sifat dan jenis pekerjaannya tidak memungkinkan untuk dihentikan.[3]
Jika dirincikan, daftar dan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan dan kesejahteraan umum diatur dalam Kepmenakertrans 233/2003. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud, antara lain:[4]
Penting untuk diketahui bahwa jenis pekerjaan ini dapat berubah seiring perkembangannya.[5]
Kembali ke pertanyaan Anda, yang menjadi fokus adalah perusahaan itu tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami berkesimpulan bahwa bidang usaha perusahaan dalam pertanyaan Anda adalah perusahaan yang tidak melayani jasa-jasa sebagaimana telah dirincikan, dengan kata lain, di luar yang disebut dalam Kepmenakertrans 233/2003.
Kemudian, mengacu pada Pasal 85 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, jika pekerja/buruh tersebut melakukan pekerjaan di luar bidang-bidang pekerjaan yang disebutkan, ia tidak wajib bekerja pada hari raya keagamaan.
Walaupun pengusaha bisa menyimpangi aturan dalam SKB Menteri, namun ada ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan yang juga mengikat pengusaha, yakni soal mempekerjakan karyawan di hari libur resmi. Yang mana bekerja pada hari libur resmi itu harus ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan dan pengusaha wajib membayar upah lembur.
Perihal persetujuan dari pekerja tertuang dalam Perppu Cipta Kerja yang menerangkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerjanya harus mendapatkan persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan.[6]
Sekali lagi, kami tekankan bahwa pekerja yang bekerja di hari libur Lebaran berhak atas upah lembur. Apabila pengusaha mengabaikan pemberian upah lembur ini, pengusaha tersebut dapat dikenakan sanksi. Sanksi pidana yang dapat menjerat adalah pidana kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama dua belas bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.[7]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami tentang aturan libur Lebaran sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
[2] Pasal 85 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
[3] Penjelasan Pasal 85 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[4] Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus (“Kepmenakertrans 233/2003”)
[5] Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans 233/2003
[6] Pasal 81 angka 24 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Ciptaker”) yang mengubah Pasal 78 ayat (1) huruf a dan (2) UU Ketenagakerjaan
[7] Pasal 81 angka 68 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
