Bacaan 5 Menit
Dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diatur bahwa jatah cuti tahunan timbul setelah pekerja bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Pertanyaan saya, kapan cuti tahunan bisa diambil? Apakah hak cuti sudah timbul pada bulan ke-13 atau pada bulan ke-24, mengingat selama 12 bulan pertama tidak ada hak cuti?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Kapan Pekerja Bisa Menikmati Hak Cuti Tahunan? yang dibuat oleh Adi Condro Bawono, S.H., M.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 14 Maret 2012, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Erizka Permatasari, S.H. pada 11 Februari 2021, dimutakhirkan kedua kali pada 11 Januari 2024, dan dimutakhirkan ketiga kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 20 Desember 2024.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menjawab pertanyaan Anda, secara historis, sebelumnya Pasal 79 ayat (2) huruf c UU Ketenagakerjaan mengatur sebagai berikut:
Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
Dalam perkembangannya, ketentuan Pasal 79 UU Ketenagakerjaan telah diubah oleh Perppu Cipta Kerja, sehingga saat ini aturan mengenai cuti tahunan diatur dalam Pasal 81 angka 25 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:
Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah Pekerja/Buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
Sebagai informasi, Pasal 81 angka 25 Perppu Cipta Kerja jo. Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 yang mengubah Pasal 79 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan berbunyi:
Waktu istirahat wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit meliputi:
Berdasarkan ketentuan tersebut, pengusaha wajib memberikan cuti tahunan kepada pekerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.
Lebih lanjut, pelaksanaan cuti tahunan tersebut diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (“PP”), atau perjanjian kerja bersama (“PKB”).[1]
Baca juga: Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja
Menjawab pertanyaan Anda, dikarenakan hak cuti tahunan tersebut timbul setelah pekerja bekerja selama 12 bulan secara terus menerus, maka seharusnya pada bulan ke-13 pekerja yang bersangkutan sudah dapat menikmati hak cuti tahunannya.
Namun, karena pelaksanaan cuti tahunan tersebut diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB, perusahaan bisa saja mengatur secara berlainan dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB sepanjang tidak merugikan hak pekerja, yakni minimal 12 hari per tahun setelah 12 bulan bekerja secara terus menerus.
Menurut Bernadetha Aurelia Oktavira (penulis sebelumnya), dalam praktiknya, pemberian hak cuti tahunan di tiap perusahaan berbeda-beda. Ada perusahaan yang memberikan hak cuti tahunan pada tahun pertama (12 bulan pertama) seseorang bekerja. Ada pula perusahaan yang mengatur bahwa semenjak seseorang bekerja, dia berhak mendapatkan cuti 1 hari per bulan. Hal tersebut diperbolehkan selama tidak melanggar hak cuti tahunan pekerja sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, pekerja sudah berhak atas cuti tahunan saat telah bekerja selama satu tahun atau memasuki bulan ke-13 ia bekerja secara terus menerus.
Namun, untuk mengetahui lebih lanjut, pekerja yang bersangkutan dapat memeriksa kembali ketentuan pelaksanaan cuti tahunan di dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB pada perusahaan tempat ia bekerja, karena bisa saja diatur di dalamnya hak cuti tahunan yang sudah bisa digunakan pada tahun pertama bekerja.
Sebagai informasi, pengusaha yang tidak memenuhi hak karyawannya atas cuti tahunan dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta. Hal ini merupakan tindak pidana pelanggaran.[2] Penjelasan selengkapnya dapat Anda temukan dalam artikel Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Memberikan Cuti Tahunan.
Demikian jawaban kami terkait aturan cuti tahunan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
[1] Pasal 81 angka 25 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
[2] Pasal 81 angka 68 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 187 UU Ketenagakerjaan
